Wiranto Tidak Mau Tuduh Demo 2 Desember Bermotif Politis

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, tidak mau terlalu cepat menuduh rencana demonstrasi 2 Desember ditunggangi aktor politik tertentu.

"Enggak usah berandai-andai, karena belum terjadi. Kita mendorong agar aktivitas demo tetap dalam koridor hukum, demo damai indah bermartabat bisa ditonton, bukan demo menakutkan," timpal Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/11).

Wiranto mengakui demonstrasi yang terjadi beruntun sampai 2 Desember mendatang membawa isu sensitif terkait dugaan penistaan agama yang melibatkan orang nomor satu di DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok).

"Kebetulan kita menghadapi kasus sensitif. Maka sekalian minta masukan dari para pemuka agama," tuturnya.

Tadi siang digelar pertemuan pemuka lintas agama di kantor Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Pertemuan membahas rencana demonstrasi 2 Desember.

Menko Polhukam, Wiranto, mengaku sudah mendapat janji bahwa demonstrasi akan berlangsung "super damai".

"Intinya tadi yang sangat menggembirakan bahwa dari semua pihak yang akan berdemonstrasi, apakah tanggal 25 November atau 2 Desember, akan berlangsung damai. Bahkan, tadi dikatakan super damai," ujar Wiranto usai pertemuan tersebut di kantornya, Jakarta, Senin (21/11).

Dalam pertemuan silaturahmi tokoh lintas agama itu, hadir Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya hingga perwakilan Akademi Protestan Indonesia (API) Harsanto Adi Soekamto.

Selain itu, hadir juga Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib, Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Ahmad Sukina, dan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim.

Serta, Sekretaris Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa, Parisada Hindu Dharma Indonesia Astono Chandra Dana, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Guido Suprapto, dan perwakilan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri. [ald]