Berita

Net

Bisnis

Pemerintah Harus Antisipasi Harga Pangan Jelang Natal Dan Tahun Baru

MINGGU, 20 NOVEMBER 2016 | 23:48 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diingatkan untuk melakukan langkah antisipasi akan tingginya permintaan konsumsi dan naiknya harga pangan yang sering terjadi menjelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun baru.

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan mengatakan, upaya pemerintah untuk bisa menormalkan harga dengan kampanye kecukupan pasokan pangan belum mampu menjaga dan menstabilkan harga di pasaran.

"Saat ini kan pemerintah selalu menyerukan bahwa stok aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumsi masyarakat hingga akhir tahun. Tetapi kenyataannya pasar memiliki mekanismenya sendiri, di mana setiap menjelang hari besar dan akhir tahun lonjakan harga itu pasti terjadi. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah," jelasnya kepada redaksi, Minggu (20/11).


Menurut Dani, stabilisasi harga pangan tidak akan terwujud bila pemerintah belum mampu menjaga dan mempengaruhi mekanisme pasar.

"Sampai pada saat ini kan pemerintah belum bisa mempengaruhi pasar. Karena pasar memiliki mekanismenya sendiri yang sulit ditembus oleh pemerintah," bebernya.

Dani melihat, yang terjadi pemerintah tidak hanya menyerukan ketersediaan pasokan yang cukup sementara harga di pasar terus mengalami kenaikan signifikan.

"Sekarang kan sudah mulai kelihatan sejumlah komoditas pangan mulai sedikit-sedikit naik," ujarnya.

Untuk itu, diharapkan pemerintah bisa mengeluarkan sebuah kebijakan strategis yang dapat menjamin ketersediaan pasokan pangan. Serta bisa langsung dibuktikan dengan adanya penurunan harga di pasar.

"Harus ada link-nya, pasokan tersedia dan harga di pasar stabil," tegas Dani. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya