Berita

Hukum

Ahok Dituding Mau Hancurkan Kredibilitas Indonesia Di Mata Dunia

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016 | 14:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Basuki T. Purnama bahwa mayoritas umat Islam yang berunjuk rasa besar-besaran pada Jumat lalu (4/11) massa bayaran dan mendapat bayaran Rp 500 ribu per orang disesalkan.

Selain melakukan fitnah, tersangka kasus penistaan agama tersebut dinilai punya maksud yang lebih besar. Yaitu, ingin mencoreng kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Demikian disampaikan Martimus Amin, Ketua Komando Masyarakat Tertindas (Komat), dalam keterangan persnya petang ini (Kamis, 17/11).


"Pernyataannya yang sangat bersifat fitnah dan asal-asalan ini sengaja ia sampaikan untuk mempolitisasi tuntutan hukum umat Islam atas kasus penistaan agama yang dilakukannya. Sekaligus untuk maksud mencoreng kredibilitas Indonesia di mata internasional," ucapnya.

Pernyataan Ahok tersebut persis seperti apa yang diekspos oleh LSM komprador asing terkait tentang adanya ribuan korban pemerkosaan etnis keturunan pada peristiwa kerusuhan 98.

Setelah diinvestigasi, ternyata tudingan tidak benar sama sekali. Karena, imbuh Martimus, sangat tidak logis di tengah terjadi kebakaran hebat seseorang mampu melakukan pemerkosaan.

"Diketahui data diperoleh dari Kedubes AS. Dimana warga keturunan yang ingin bekerja supaya mudah mendapat visa, mereka mendaftarkan diri sebagai pemohon suaka politik. Kebijakan Negara AS memberikan kemudahan bagi warga negara lain tinggal di negaranya untuk perlindungan politik," ungkap Martimus, salah satu simpul massa pada Aksi 411.
 
Karena itu dapat diduga Ahok memang dipakai sebagai corong pemecah belah bangsa Indonesia. Dia bagian dari agenda  tersembunyi konspirator asing yang tak ingin Indonesia menjadi bangsa bersatu dan hebat.

"Ada dua poros yang bermain. Salah satunya koalisi rezim berkuasa saat ini dan China raya yang ingin menggeser hegemoni Barat," sebutnya. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya