SAAT ini Pemerintah Jokowi gencar melakukan kampanye agar masyarakat ikut dalam program tax amnesty.
Program ini konon katanya untuk memperoleh tambahan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Bahkan ada yang mengatakan program ini adalah sebuah bentuk nasionalisme ekonomi agar pemerintah tidak utang lagi.
Konon, Sejauh ini pemerintah mengklaim telah merealisasikan penerimaan sebesar Rp. 97 triliun dari tahap pertama program ini. Angka tersebut hasil dari denda 2 persen terhadap pengemplang pajak yang mendeklarasikan asetnya sedikitnya Rp 4850 triliun. Tidak hanya itu pemerintah mengklaim sebanyak Rp 135 triliun repatriasi asset dari luar negeri.
Benarkah penerimaan sebesar itu, benarkan deklarasi asset juga sebesar itu? benarkah repatrisasi sebesar itu? Jika melihat seluruh indikator makro ekonomi, pergerakan nilai tukar rupiah, bursa saham dll, semua yang diklaim pemerintah tidak masuk akal.
Pemerintah Jokowi telah membohongi rakyat pake
tax amnesty. Program diduga hanyalah untuk menolong para penjahat, koruptor BLBI, penjahat narkoba, bandar prostitusi, bandar pencucian uang dan bandar uang palsu untuk mendapatkan legalisasi asset/kekayaan mereka.
Apa buktinya? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa meskipun ada program
tax amnesty namun penerimaan perpajakan tahun ini akan sama dengan tahun 2015 kemarin. Ini tidak masuk akal.
Mengapa karena pemerintah sendiri mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar rata rata 5,1 persen. Dengan demikian maka akan ada tambahan penerimaan pejak paling sedikit 5 persen dibandingkan tahun lalu. Ditambah lagi dengan tambahan penerimaan dari
tax amnesty.
Bukti lainnya adalah pemerintah sampai dengan hari ini terus nerburu utang luar negeri. Sampai dengan kuartal III tahun ini pemerintah telah menarik utang sangat besar. Pemerintah menarik utang melalui surat utang negara (SUN) sebesar Rp 191,2 trilun. Selain itu pemerintah telah menarik utang luar negeri sebesar Rp 232,2 triliun. Dengan demikian hingga kuartal tahun 2016 pemerintah telah menambah utang sebesar Rp 423,4 triliun.
Berdasarkan sumber resmi bahwa tahun ini pemerintah akan menambah utang Rp 725 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun 2016. Angka yang sangat besar. Belum pernah pemerintahan sebelumnya mencetak utang sebesar itu hanya dalam setahun. Ini sama dengan kemampuan SBY mencetak utang selama lima tahun.
Bahkan pada tingkat kurs saat ini, nilai tersebut lebih besar dari utang pemerintahan Soeharto selama 30 tahun.
Dengan demikian prorgan
tax amnesty yang sekarang dijalankan oleh pemerintah tidak memberi manfaat apa apa. Rakyat Indonesia dibohongi pake
tax amnesty, sebuah legalsiasi asset para penjahat ekonomi dan criminal yang akan menjadikan negara Indonesia sebagai tempat berkumpulnya para kriminal kelas dunia.
[***]
Penulis adalah peneliti Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno
