Berita

MS Kaban

Hukum

MS Kaban: Kalau Ahok Tak Tersangka, Gelombang Protes Semakin Besar

SENIN, 14 NOVEMBER 2016 | 17:18 WIB | LAPORAN:

Gelombang protes dan tuntutan yang disampaikan umat Islam Indonesia agar Basuki T. Purnama dihukum terkait kasus penistaan agama merupakan akumulasi dari berbagai macam case yang dilakukan cagub incumbent tersebut selama ini. Karena Ahok kebal akan sentuhan hukum.

"Karena ini sudah berakumulasi, dan menyentuh ke wilayah yang sangat sensitif, yakni wilayah keyakinan," ujar aktivis senior MS Kaban di Jakarta, Senin, (14/11).

Karena ini merupakan wilayah yang sensitif, publik menunggu penegakan hukum yang adil. Namun hal itu tak kunjung diterima publik. Polisi menurutnya gagal menerjemahkan kehendak publik selama ini.


"Kuncinya kasus ini ada di polisi," kata politikus PBB yang juga mantan Menteri Kehutanan ini.

Padahal lanjutnya, sudah tidak ada lagi alasan bagi polisi untuk tidak menetapkan Ahok sebagai tersangka. Para pakar sudah menyampaikan, bahwa tidak ada lagi celah bagi Ahok untuk berkelit secara hukum atas kasus ini.

Ia menyarankan agar kepolisian segera menetapkan Ahok sebagai tersangka, untuk menurunkan eskalasi politik yang belakangan suhunya terus menanjak.

"Kalau ingin menurunkan eskalasi, Ahok jadikan tersangka. Meskipun tidak akan ditahan karena bisa ditangguhkan. Karena dia cagub," tambahnya.

Jika hal itu tidak terjadi, maka Kaban mengingakan polisi untuk bersiap-siap menerima gelombang massa yang lebih besar lagi. Konstelasi kedepan, bagi Kaban, berada di tangan kepolisian. Polisi yang memiliki peran untuk mengatur permainan ini.

"Kalau Ahok tidak tersangka, polisi siap-siap menghadapi kekuatan besar. Saya ingin persoalan penistaan agama ini sederhana. Tapi dibikin ribet oleh polisi. Karena institusi yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum adalah polisi. Mereka yang mengatur game ini," demikian Kaban. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya