. Ledakan bom di depan Gereja Oikumene di Jalan Ciptomangunkusumo, Sengkotek, Samarinda menunjukan bahwa negara, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), telah gagal dalam melakukan pengawasan.
"Pertama, ini kan pelakunya mantan pelaku teror yang sudah masuk Lapas, itu kan dalam pengawasan BNPT‎, kalau ada yang melakukan bom lagi, berarti kan pengawasan itu gagal," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa kepada wartawan, Senin (14/11).
Kedua, lanjut dia, harus dilihat juga apakah tujuan dari aksi teror tersebut. Menurutnya bisa saja aksi teror kemarin merupakan pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semata.
"Bisa begitu. Bisa juga ini
state terorism. Makannya kita harus hati-hati mensikapinya," katanya.
Pasalnya aksi teror dilakukan ketika kondisi dan suasana politik yang agak memanas akibat Aksi Bela Islam II pada 4 November lalu.
"Sampai sekarang masih terasa. Apakah ini bukan daripada mainan? Yang memainkan ini siapa? Apakah kelompok-kelompok yang katanya teroris itu mencari momen ini untuk membesarkan organisasi mereka? Atau ini mainan dari kekuasaan juga?" ujarnya.
Ketua DPP Partai Gerindra ini mengkhawatirkan jika memang terjadi state terorism, maka kejadiannya tak akan jauh berbeda dengan gejala awal terorisme di Poso. Dimana ada sekelompok orang non-Muslim melakukan penyerangan-penyerangan ke desa Muslim sehingga terjadi bentrokan antara Muslim dan non Muslim.
"Tapi karena proses penanganannya lamban dan tidak memuaskan masyarakat Muslim Poso. Ini yang terjadi kemudian, pasca itu, Santoso masuk Lapas karena melakukan perampokan dan setelah itu jadi teroris beneran," jelasnya.
Dia menjelaskan bahwa dugaan state terorism itu bukanlah tanpa dasar. Sebab menurut dia, sebelum ada BNPT, terorisme di negeri ini tidaklah sedahsyat sekarang-sekarang ini.
"Setelah ada lembaga ini (BNPT) kok semakin parah. Kesannya ada project," ketusnya.
Dia menduga teroris justru dibina oleh BNPT itu sendiri. Karenanya harus segera ditangani. Polisi harus berhati-hati, tak boleh segera memvonis orang sebelum ada proses hukum di pengadilan.
"Nah inilah kita harus melihat situasi hari ini ada politik mengalihkan isu, hal-hal seperti ini yang mesti kita waspadai. Jangan sampai kepentingan-kepentingan yang nggak jelas‎, politik kekuasaan, nakut-nakuti proses politk kita ini, jadi negara kita makin nggak sehat dan itu yang kita sayangkan," tutupnya.
[ysa]
