Berita

Hukum

Terkait Gelar Perkara Kasus Ahok, Polri Harus Hati-Hati

MINGGU, 13 NOVEMBER 2016 | 09:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mendukung gelar terbuka terbatas kasus penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama pada Selasa atau Rabu mendatang.

Gelar terbuka ini agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang menangani kasus tersebut semakin baik.

Namun, Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengingatkan Polri agar melakukannya secara hati-hati. Hal ini untuk menghindari gejolak yang ditimbulkan di masyarakat.


"Kami minta penyidiknya merencanakan secara hati-hati. Gelar perkara bisa berpotensi jadi sumber konflik baru," jelas Edi dalam pernyataannya pagi ini.

Saat Polri ingin melakukan gelar terbuka dan disiarkan live media, banyak kritik dan penolakan dari masyarakat.

Dia menjelaskan gelar perkara akan menentukan apakah  kasus Ahok memiliki unsur-unsur pidana adanya penistaan terhadap agama atau tidak. Jika terpenuhi, proses selanjutnya adalah meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Namun jika kurang memenuhi unsur pidana, otomatis dihentikan.

"Kami ajak semua pihak  menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menerima hasil gelar ini untuk tegaknya hukum di negeri ini," tandas mantan anggota Kompolnas ini. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya