Samad: KPK Butuh Dana Lebih Besar Untuk Bangun Infrastuktur Di Daerah-daerah

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menilai praktik korupsi di daerah-daerah masih sangat banyak terjadi. Hal itu lantaran pemerintahan daerah kurang tersentuh oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.

Samad melihat infrastruktur KPK belum merambah ke daerah-daerah, utamanya di daerah Indonesia Timur, yang tingkat tindak pidana korupsinya masih amat tinggi.

Karena itu, pemerintah mesti memberikan anggaran yang lebih besar kepada KPK agar bisa membangun infrastruktur di daerah yang marak akan korupsi.

"Di Irian, Ambon, perilaku di sana sangat korup. Ini tidak tersentuh. KPK saya sarankan buka di sana," ungkap Abraham dalam seminar Nasional Pemberantasan Korupsi bertajuk "Peran Penegak Hukum dalam Memberantas Korupsi", di Balai Sidang Univesitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (12/11).

Sambung Samad, penguatan infrastruktur KPK dengan membangun infrastruktur di setiap provinsi akan membuat laju upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih cepat.

Dalam pengalamannya menjabat Ketua KPK periode 2011-2015, Samad mengaku telah mengusulkan kepada DPR RI agar mempertimbangkan pembangunan KPK di daerah-daerah. Sayangnya, hingga saat ini usul itu belum diterima dengan alasan anggaran.

"Belum diterima DPR karena alasan menyangkut anggaran. Anggarannya besar. Maka pemerintah sekarang harus memberikan uang sebesar-sebesarnya agar KPK bisa mengembangkan infrastruktur sampai ke daerah-daerah. Kalau enggak, akan jadi problem terus menerus," ujar Samad. [ald]