Penangkapan empat petani berkewarganegaraan Tiongkok di lahan perkebunan Kampung Gunung Siem, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak boleh dianggap sepele. Pasalnya, Tiongkok benar-benar ingin menguasai lahan pertanian Indonesia.
"(Eksodus petani Tiongkok) sebenarnya telah dipersiapkan matang oleh para investor asal Tiongkok, terutama yang ingin menguasai lahan pertanian di Indonesia," kata analis ekonomi dan politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (11/11).
Dalam catatan Andy, investor Tiongkok mulai melirik lahan pertanian di Indonesia melalui rencana penguasaan 50 ribu hektare persawahan di Kabupaten Subang tahun 2013.
Penguasaan lahan dengan dalih pengembangan pertanian terpadu di Subang dilakukan Malaysia Chronicle, perusahaan perkebunan China Liaoning Wufeng Agricultural, bekerja sama dengan Malaysian Amarak Group dan perusahaan lokal Indonesia, Tri Indah Mandiri.
Dari berbagai sumber yang dihimpun Andy, China Liaoning Wufeng Agricultural adalah perusahaan pertanian terbesar di Tiongkok. Didirikan tahun 2000, kini China Liaoning Wufeng Agricultural memiliki 24 lahan pertanian dengan 2000 buruh tani yang berkantor di Propinsi Liaoning di Timur Laut Tiongkok.
"Perusahaan pertanian Tiongkok ini telah melakukan ekspansi di Thailand, Vietnam dan Kamboja. Perusahaan mensuplai beras ke Tiongkok daratan," katanya.
Andy menduga ada hubungan petani Tiongkok di Bogor dengan rencana impor cangkul dari negara tirai bambu yang dilakukan salah satu BUMN, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
"Bisa saja cangkul tersebut diperuntukkan bagi buruh tani Tiongkok yang akan berladang di nusantara. Cangkulnya dulu, petaninya datang menyusul," katanya.
Atas terungkapnya kasus tersebut, Andy meminta Presiden Jokowi segera mengantisipasi pendudukan lahan pertanian di Indonesia. Menurut dia, setelah kasusnya ditemukan di Bogor dan Subang, tidak tertutup kemungkinan ratusan ribu hektar lahan pertanian di Indonesia akan diduduki oleh Tiongkok.
"Jangan gampang memberikan izin investasi dan pembelian lahan, terutama lahan pertanian bagi para investor khususnya dari Tiongkok. Kalau tidak bisa jadi boomerang, mengancam eksistensi para buruh tani dan petani di Indonesia," tukas Andy.
[dem]
