Pemerintahakan mengeÂluarkan regulasi baru terkait bisnis penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM). Badan usaha swasta yang mendapÂatkan izin mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Agen PenyÂalur Minyak Solar (APMS), akn diwajibkan membangun tempat penyalur bahan bakar di wilayah terpencil.
"Ketentuan itu akan diaÂtur dalam Peraturan MenÂteri ESDM tentang BBM satu harga. Jadi swasta kalau mau mengambil penugasan, diwajibkan juga bangun SPÂBU," ungkap Direktur JenÂderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan SumÂber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Wirat menuturkan, kebiÂjakan tersebut diambil agar terjadi keadilan dalam kegiaÂtan bisnis hilir BBM di IndoÂnesia. Sehingga, semua badan usaha tidak hanya berbisnis pada wilayah yang ekonomis saja tetapi juga ke tempat yang kurang menguntungkan.
"Kalau bikin di tempat yang gemuk (konsumsi tinggi), dia juga harus bikin di tempat yang kurus, biar
fair-lah," ujarnya.
Wirat memastikan dalam peraturan tersebut nanti akan diatur formula bisnisnya unÂtuk mencegah pelaku usaha mengalami kerugian menjual BBM di wilayah terpencil.
"Korporasi nggak boleh rugi secara total. Makanya jangan dilihat di Papua saja, secara total di Indonesia dia untung. Secara nasional dia marginnya harus positif," jelasnya.
Soal harga eceran BBM, Wirat menjawab, harga BBM yang disalurkan harus sama dengan harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Wirat menyatakan, pihaknya mendukung langkah PT PerÂtamina (Persero) mengganÂdeng Petronas untuk memasok BBM di daerah terpencil dan perbatasan. Apalagi, langkah tersebut itu juga guna menÂerapkan program BBM satu harga yang mulai diterapkan 1 Januari 2017.
"Impor tidak masalah. Itu kan mengurangi biaya transÂportasi sehingga lebih murah," ungkapnya.
Wirat menuturkan, kegiatan impor tersebut merupakan aksi korporasi Pertamina. Kerja sama hanya sebatas Pertamina dengan Petronas, pemerintah tidak ikut campur.
Sebelumnya, rencana PerÂtamina mengimpor BBM dari Malaysia disampaika Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang.
Bambang mengatakan, imÂpor dilakukan untuk memuÂdahkan penyaluran BBM. KarÂena, ada wilayah di KabupatÂen Krayan, Kalimantan Utara yang sulit dijangkau. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan kerja sama dengan Petronas, biaya distribusi BBM bisa menjadi lebih murah.
"Kami sudah tanda tangan kontrak dengan anak perusaÂhaan Petronas, kita saling bisa impor. Kita sudah dapat izin dari masing-masing pemerinÂtah," terangnya.
Dalam kerja sama, lanjut, Bambang, Petronas juga bisa melakukan hal yang sama, unÂtuk wilayahnya yang lebih dekat dengan distribusi Pertamina, sehingga lebih efisien. ***
