Berita

Joko Widodo/net

Bisnis

APBN Tidak Mampu Biayai Kebutuhan Infrastruktur, Jokowi Undang Swasta

RABU, 09 NOVEMBER 2016 | 19:02 WIB | LAPORAN:

Sektor infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu tingkat daya saing nasional. Karena itu, Presiden Joko Widodo menggenjot bawahannya untuk bekerja tiga kali lebih keras.

Presiden Joko Widodo menyampaikan itu saat membuka Indonesia Infrastructure Week Tahun 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/11).

Jokowi mengatakan, masalah besar Indonesia dalam daya saing adalah urusan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan infrastruktur.


"Infrastruktur ini terus kita kejar. Saya sudah sampaikan Menteri PU saya enggak mau bekerja satu shift, tapi maunya tiga shift karena sudah tertinggal jauh," kata presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi mengatakan akan membuka peluang seluas-luasnya bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Presiden mengakui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa mencukupi kebutuhan biaya infrastruktur selama lima tahun yang mencapai Rp 5000 triliun.

"Saya sudah tugaskan Bappenas untuk pembiayaan infrastruktur dari non APBN. Mendorong peran swasta pertama, mendorong dana pensiun dan dana yang lain sehingga semuanya tidak tergantung pada yang namanya APBN," ujar Presiden.

Di depan sekitar ratusan investor yang hadir dalam acara tersebut, Presiden menawarkan tiga skema berinvestasi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Yang pertama adalah skema sekuritisasi, yaitu menjual aset kepada swasta untuk mendapatkan suntikan modal kembali untuk membangun infrastruktur yang lain.

Skema yang kedua adalah skema konsesi, yaitu pengelolaan aset infrastruktur umum oleh swasta. Presiden telah membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk masuk ke pembangunan infrastruktur umum seperti bandar udara dan pelabuhan.

Langkah ketiga adalah pembangunan infrastruktur pendukung. Presiden mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur dengan skala besar saja, namun juga di skala menengah dan kecil.

"Orang hanya melihat yang besar-besar, padahal menengah dan kecil banyak peluang yang bisa dimasuki. Begitu ada proyek besar pasti ada restoran yang masuk, hotel bintang tiga akan muncul. Hal seperti ini yang tidak dilihat. Ini peluang yang bisa diambil sehingga kecepatan kita dalam membangun infrastruktur bisa kita lakukan," katanya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya