Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

PLN Fokus Saja Dengan Tugas Elektrifikasi

RABU, 09 NOVEMBER 2016 | 16:10 WIB | LAPORAN:

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero diminta tetap fokus kepada tugasnya dalam melakukan elektrifikasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengatakan, ada sekitar 34 proyek listrik yang mangkrak yang menjadi bagian dari program percepatan atau fast track programme (FTP) 1 dan 2 berkapasitas 10 ribu MW.

Adapun kapasitas dari proyek yang mangkrak tersebut sebanyak 70 persen atau mencapai 7 ribu MW. Berdasarkan laporan dari BPKP didapatkan potensi kerugian negara mencapai Rp 4,94 triliun.


Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, semua instansi terkait mangkraknya proyek tersebut, termasuk PLN harus diperiksa.

PLN sebagai BUMN kelisrikan yang sangat strategis dinilainya lamban menjalankan proyek proyek pembangkit dan penyaluran listrik kepada masyarakat.

"Salah satunya terkait dengan pemadaman listrik di Pulau Nias yang disebabkan PLN belum melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar kepada APR (American Power Rental) sehingga APR memutuskan begitu saja aliran listrik ke  masyarakat," beber Mamit.
 
Belum lagi, lanjut dia, maraknya kasus pemadaman bergilir yang masih saja terjadi hampir di semua wilayah Indonesia seperti di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimatan  Selatan, Sulawesi Selatan, bahkan di Pulau Jawa. Termasuk, pengerjaan proyek 35.000 MW yang sampai saat ini belum maksimal. P

"Sangat disayangkan jika proyek ini kembali mangkrak seperti proyek FTP yang dahulu. Bisa dibayangkan berapa potensi kerugian yang harus ditanggung oleh negara," tegas Mamit.[wid]

 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya