Berita

Irjen Pol M. Iriawan/net

Hukum

KAHMI: Kapolri Mesti Usut Provokasi Dari Kapolda Metro Jaya

RABU, 09 NOVEMBER 2016 | 12:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk memeriksa Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan yang diduga melakukan provokasi dalam Aksi Damai 4 November (411).

Menurut KAHMI, bentrokan dan kekerasan di penghujung demonstrasi di seberang Istana Negara saat itu akibat dugaan provokasi yang dilakukan Kapolda Metro Jaya.

Presidium Majelis Nasional KAHMI, MS Kaban, menyatakan itu saat membacakan pernyataan sikap Majelis Nasional KAHMI terkait Aksi Damai 4 November di KAHMI Center Jalan Turi 1 Nomor 14, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/11).


"Majelis Nasional KAHMI sangat menyayangkan sikap pimpinan Polda Metro Jaya yang mengeluarkan pernyataan bernada provokatif dan tendensius, sehingga merugikan HMI secara organisatoris," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menerangkan tindakan provokatif dari Kapolda tergambar dalam sebuah tayangan video yang dapat disimak di website YouTube. Dalam rekaman itu terlihat Kapolda membuka helm dan menyerukan kalimat provokatif untuk menyerang HMI.

"Di Youtube terlihat jelas Kapolda membuka helm, kelihatan wajah beliau, lalu ada kalimat keluar (darinya) 'lawan HMI, kejar HMI'. Jadi KAHMI sayangkan bahasa itu keluar dari Kapolda Metro Jaya," sambung Kaban.

Menurutnya, tanpa provokasi tersebut demonstrasi bisa berjalan dengan damai hingga benar-benar selesai jelang tengah malam.

"Jadi hal seperti itu (kerusuhan) sepatutnya tidak perlu terjadi, karena kita ikuti dari awal itu benar-benar damai," pungkasnya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya