Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Polisi Akan Pertebal Pengamanan Paslon di Pilkada Jakarta

SELASA, 08 NOVEMBER 2016 | 05:37 WIB | LAPORAN:

RMOL. Polda Metro Jaya akan melakukan penebalan keamanan Paslon yang melakukan kampanye dalam Pilkada DKI 2017.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono menjelaskan, penebalan keamanan guna mencegah terjadinya penolakan warga dalam kampanye seorang calon seperti yang terjadi baru-baru ini.
 
"Kalau itu (penebalan kemanan) namanya juga ancaman pasti polisi mengantisipasinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti kita amankan. Tapi kalau kekuatanya berapa sesuai dengan ancamannnya aja," ujar dia di Jakarta, Senin (7/11).


Menurut Awi, jika terjadi pelanggaraan saat Paslon melakukan kampanye maka prosesnya akan ditangani oleh Bawaslu terlebih dahulu. Kemudian, apabila pelanggaran itu berupa tindak pidana maka akan ditangani Polda Metro Jaya.

"Itu melalui Bawaslu. jadi proses pelanggaran itu dialaporkan ke Bawaslu. Bawaslu meneliti itu administrasi atau pidana kalau administrasi Bawaslu yang menyelesaikan eksekutornya, kalo pidana baru diserahkan ke polisi," jelasnya.

Awi menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari Bawaslu terkait dengan adanya tindak pidana selama masa kampanye Paslon Pilkada DKI 2017.

"Iyalah (nunggu dari Bawaslu) menurut peraturan undang-undang begitu," tandasnya. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya