Berita

Net

Bisnis

Jaga Harga Pangan, Pemerintah Jangan Kalah Dengan Pasar

SENIN, 07 NOVEMBER 2016 | 19:26 WIB | LAPORAN:

Pemerintah seharusnya tidak boleh kalah dengan mekanisme pasar dalam mengendalikan harga komoditas bahan pangan.

Pengamat ekonomi pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menjelaskan, sistem yang dibangun pasar adalah dunia usaha dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak mungkin. Untuk itu, pemerintah sebagai pelindung konsumen dan penjaga kesejahteraan petani harus mampu menjaga harga pangan.

"Pemerintah seharusnya berani masuk menjaga harga di pasar. Pemerintah tidak boleh kalah dengan mekanisme pasar yang suka memainkan harga pangan," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/11).


Khudori mengakui bahwa setiap pasar pasti sudah memiliki sistem tertentu dan jaringan cukup kuat. Karena adanya sistem dan jaringan maka pasar dengan mudahnya mengkondisikan harga jual bahan pangan. Untuk itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat hal tersebut. Pemerintah seharusnya berani masuk dan mengubah sistem yang ada.

"Sistem lama yang dibangun di pasar cukup menekan petani dan konsumen sehingga pemerintah harus berani mengambil langkah cepat," jelasnya.

Khudori menilai, langkah pemerintah membuat sistem lain di luar mekanisme pasar yang ada tidak akan dapat menyelesaikan masalah harga pangan.

"Kalau pemerintah ingin menjaga harga agar tetap stabil harus masuk dan memperbaiki sistem pasar yang ada. Dan mulai mengendalikan harga," tegasnya. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya