Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memblokir 690 situs dagang dan investasi yang terindikasi melakukan penipuan. Namun demikian, masyarakat sebaiknya tetap ekstra hati-hati melakukan transaksi bisnis di dunia maya. Pasalnya, diperkirakan ribuan situs bodong masih berkeliaran.
Penipuan bisnis di dunia maya masih marak terjadi. CataÂtan Kemkominfo, pada tahun ini, sampai dengan bulan Juli setidaknya 27 situs dagang dan investasi yang telah ditindak karena terindikasi melakukan penipuan.
"Dari statistik keseluruhan sampai bulan Juli saja sudah 27, saat ini keseluruhannya sudah 690 situs. Itu yang sudah di-block. Kalau perjudian ada 2.540," kata Menteri Komunikasi dan Informatika RudianÂtara di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, tindakan tersebut dilakukan menindakÂlanjuti aduan masyarakat dan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rudiantara mengimbau masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan bila mengetahui ada situs yang melakukan penipuan. "Adukan saja nanti dicek. Kalau penipuan investasi banyak lapoÂran dari OJK. Begitu OJK minta ditutup, ya kita tutup. Setelah itu kita serahkan lagi ke OJK," terangnya.
Selain menindak situs penipuan, Rudiantara mengungkapkan, dalam rangka mengembangkan industri
e-commerce, pemerintah bersama
stakeholders tengah menyempurnakan
roadmap-nya. Hal tersebut dipersiapkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital di dalamnegeri.
"Pada 2014 valuasi industri
e-commerce mencapai 12 miliar dolar AS, dan terus meningkat pada 2015 menjadi 18-19 miliar dolar AS. Roadmap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," terangnya.
Rudiantara mengatakan, ada tujuh isu dalam
roadmap e-comÂmerce. Antara lain, pertama, menyiapkan SDM. Pemerintah akan membentuk manajemen pelaksana, meningkatkan keÂsadaran pendidikan bagi konÂsumen, hingga memasukkan mata pelajaran
coding sebagai bagian dari kurikulum di SekoÂlah Menengah Kejuruan (SMK) untuk tahun ajaran 2016/2017.
Kedua, pemerintah akan meÂnyiapkan dukungan aspek loÂgistik. Menurutnya, PT Pos akan direposisi menjadi logistic platform bagi
e-commerce InÂdonesia.
"PT Pos ini mempunyai ribuan kantor di seluruh Indonesia yang tidak bisa ditandingi yang lain. Pada rapat terbatas juga sudah menetapkan bahwa PT Pos ini harus direposisi," katanya.
Ketiga, aspek infrastruktur komunikasi. Pemerintah terus berupaya mendorong reforÂmasi 4G dan Program Palapa Ring. Keempat, cyber security. Pemerintah akan melakukan standardisasi di tiga critical sector, yaitu keuangan perÂbankan, transportasi, dan sektor ESDM energi.
Kelima, sektor perpajakan. Pemerintah akan melakukan penyederhanaan pembentukan kewajiban serta penyusunan tata cara pendaftaran bagi pelaku
e-commerce. Sebab pemberÂlakuan pajak dengan capital market saat ini masih berbeda. Kementerian Keuangan akan menyiapkan perhitungan pajak bagi
e-commerce yang agar bersifat flat dan final seperti di capital market.
Perlu Polisi DigitalSekjen
Indonesia TeleÂcommnucations User Group (IDTUG) Muhamad Jumadi menilai, situs dagang dan inÂvestasi bodong yang diblokir belum mencerminkan fakta di lapangan.
"Situs bodong masih banyak, jumlahnya ribuan. SeharusÂnya pemerintah tidak hanya melakukan pemblokiran tetapi juga menyiapkan program anÂtisipasinya. Pak menteri harus memiliki blue print sehingga tidak seperti pemadam kebaÂkaran," kritiknya.
Dia juga menyarankan KemÂkominfo menggandeng kepoliÂsian untuk menindaklanjuti kasus situs bodong. Karena, pemblokiran saja tidak akan membuat efek jera. Mereka bisa dengan mudah membuat situs baru lagi.
"Ini eranya digital, perlu peran polisi digital, dan penguatan regulasi atas kejahatan digital," pungkasnya. ***
