Berita

Net

Politik

Kebijakan Impor Cangkul Memalukan

RABU, 02 NOVEMBER 2016 | 19:16 WIB | LAPORAN:

Rencana pemerintah melakukan impor cangkul dari Tiongkok menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah beralasan, impor dilakukan lantaran kebutuhan cangkul yang mencapai rata-rata 10 juta unit per tahun belum mampu dipenuhi oleh industri lokal.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Achmad Hafisz Tohir menilai bahwa kebijakan tersebut sangat memalukan harkat dan martabat bangsa. Pasalnya, Indonesia sebagai negara agraris seharusnya dapat memproduksi alat pertanian sendiri.

"Memalukan. Sebagai bangsa yang besar serta hidup dari pertanian dan hasil kehutanan sudah selayaknya kita memproduksi sendiri alat-alat mekanisasi pertanian tersebut," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/11).


Menurut Hafisz, terdapat persoalan dalam industri pertanian Indonesia sehingga mengedepankan membeli barang dari luar negeri ketimbang melakukan sembada sendiri.

"Ada yang salah dalam industri pertanian kita ini," katanya.

Lebih jauh, tambah wakil ketua Komisi XI DPR tersebut, kebijakan impor cangkul menjadi cerminan bahwa pengelolaan industri yang dilakukan pemerintah gagal dalam membina usaha kecil dan menengah (UKM) khususnya pengrajin alat-alat pertanian.

"Ini pengelolaan industri dalam negeri yang terburuk sepanjang Reformasi," demikian Hafisz. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya