PT PLN (Persero) dinilai tidak layak menjadi induk usaha dalam holding BUMN energi yang digagas oleh Kementerian BUMN. Alasannya sederhana, secara keuangan, kinerja dan aspek SDM PLN belum bisa dikatakan mumpuni.
Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman di Jakarta, Jumat (28/10).
"Kementerian BUMN mesti mengkaji lebih dalam soal holding BUMN energi ini. Akan menjadi kontra produktif jika ternyata PLN yang menjadi induk usaha dalam agenda besar tersebut," kata dia.
Yusri mengatakan, seharusnya Kementerian BUMN bisa melihat mana BUMN energi yang secara kondisi keuangan lebih sehat dan kuat sehingga layak dijadikan induk usaha.
"Ini persoalan mana secara akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan
holding ada semakin kuat dan efisien bukan malah memperlemah," tegasnya.
Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Industri Hulu dan Petrokimia, Achmad Widjaja pernah berkomentar, PLN tidak bisa dikaitkan dengan kegiatan industri manufaktur lantara ada Pertamina yang mengurus bisnis minyak dan gas.
"Berbicara energi untuk kelangsungan kegiatan industri manufaktur hanya PLN saja tidak bisa. Mengapa energi tidak di-holding-kan? Pertamina punya hulu hilir. Seharusnya Pertamina bisa menguasai PLN, bukan didikte PLN," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Achmad menegaskan, bila PLN dan Pertamina masih menjalankan bisnis mereka sendiri-sendiri hal ini berdampak kepada industri manufaktur. Dia menilai, selama ini PLN cenderung semena-mena dalam menentukan tarif listrik kepada industri.
"Bila dijadikan holding, PLN ini seharusnya bukan bagian untuk cari profit karena mereka disubsidi oleh pemerintah. Hal ini berarti pemerintah ingin mendukung manufaktur secara linier," jelas dia.
[wid]
