Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin sejak 25 Oktober 2016 berada di Jepang untuk serangkaian kegiatan.
Selain memimpin Sidang Dewan Pimpinan (Leadership Meeting) Asian Conference on Religions for Peace (ACRP), Din yang menjabat sebagai President-Moderator ACRP juga menjadi pembicara pada simposium tentang 'Countering Violent Extremism in the Name of Religion' di Kyoto, Jepang, Rabu lalu (26/10). Simposium yang diprakarsai WCRP/ACRP Japan itu dihadiri oleh 300 tokoh berbagai agama Jepang, akademisi dan pegiat perdamaian.
Dalam presentasinya, Din menegaskan bahwa kekerasan yang ekstrim adalah ancaman peradaban dan musuh kemanusiaan yang harus dihadapi bersama. Oleh karenanya, perlu didalami faktor-faktor penyebab kekerasan itu.
Menurutnya, terdapat faktor agama yang berasal dari pemahaman agama yang keliru, tapi ada juga faktor-faktor non agama semisal kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Bahkan ketidakadilan global merupakan akar tunjang kekerasan, baik atas nama agama maupun etnosetrisme.
Jelas Din, kekerasan fisik seperti dalam bentuk terorisme ikut dipicu oleh kekerasan modal (capital violence) dan kekerasan negara (state violence). Bahkan, jika dua yang terakhir bersekutu dapat mendorong kekerasan oleh suatu kelompok sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan.
"Namun, apapun motifnya, kekerasan tidak dapat ditoleransi. Setiap kita harus menunjukkan sikap zero tolerance terhadap berbagai bentuk kekerasan, dan penanggulangannya adalah tanggung jawab bersama," ungkap DIn dalam keterangan resminya, Jumat (28/10).
Untuk itu Din mengajukan langkah-langkah strategis untuk penanggulangan kekerasan termasuk terorisme yang diklaim pelakunya atas dasar keagamaan. Pada dimensi keagamaan, adalah tanggung jawab para pemuka agama untuk mengajukan counter narrative dengan mengedepankan wawasan keagamaan jalan tengah (wasathiyah), dan menegaskan bahwa tidak ada dasar pada agama bagi kekerasan, dan kekerasan itu adalah perbuatan anti agama.
Sedangkan penanggulangan faktor-faktor non agama adalah tanggung jawab negara. Hal ini perlu dilakukan dengan menutup setiap celah yang dapat dirasakan dan digunakan oleh segelintir rakyat untuk melakukan kekerasan. Selama masih ada kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan, maka potensial ada perlawanan dalam bentuk kekerasan yang acap kali memakai agama sebagai faktor pembenar.
Pada hari berikutnya, Din, yang beberapa waktu lalu mendapat penghargaan dari Pemerintah Jepang (Foreign Minister's Commendation), diundang Parlemen Jepang pada sebuah briefing atau hearing untuk menyampaikan pandangannya tentang peran agama dalam kebijakan luar negeri, hubungan Jepang dan dunia Islam, dan strategi penanggulangan kekerasan ekstrim. Hearing yang berlangsung di Gedung Parlemen Jepang itu diikuti belasan anggota Perlemen Jepang baik dari Partai Liberal Demokrat (LDP) yang berkuasa maupun Partai Demokrat yang beroposisi.
Kebetulan dengan kedua partai tersebut Din selama memimpin Muhammadiyah menjalin hubungan erat. Bahkan, tokoh Partai Demokrat Jepang, Toshihiko Noda, yang pernah menjadi Perdana Menteri Jepang, pernah tiga kali berkunjung ke Kantor PP Muhammadiyah dan Din Syamsuddin pernah diundang berbuka puasa di kediaman PM Noda di Tokyo. Selain dengan Parlemen, Din juga dijadwalkan diterima oleh Menlu Jepang.
[rus]
