Pimpinan MPR RI menerima kunjungan Ketua DPD RI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 27/10).
Kecuali Wakil Ketua MPR Mahyuddin, Pimpinan MPR yang menyambut para pimpinan senator adalah yaitu Ketua MPR RI Zulkilfi Hasan, bersama tiga Wakil MPR E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta serta didampingi Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono.
Sementara rombongan para senator tersebut dipimpin Ketua DPD RI yang baru Mohammad Saleh didampingi Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Saleh mengatakan pertemuan tersebut adalah kunjungan silaturahmi antara Pimpinan MPR dan Pimpinan DPD. Dia juga memperkenalkan diri secara pribadi telah diangkat menjadi Ketua DPD yang baru menggantikan Irman Gusman.
Kepada Pimpinan MPR RI, Farouk Muhammad menitipkan pesan seluruh anggota DPD supaya MPR berupaya keras agar tuntutan DPD soal penguatan lembaga DPD RI masuk dalam agenda amandemen ke lima UUD 1945 selain agenda merumuskan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.
Ketua MPR RI Zukifli Hasan sangat mengapresiasi kunjungan silaturahmi Pimpinan DPD. Kepada para Pimpinan DPD, Zulkifli menyatakan pengharapannya bahwa kerjasama dan kordinasi yang baik antar lembaga negara sangatlah penting dan harus dijaga secara serius.
"MPR adalah terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Jadi kerjasama dan koordinasi sebenarnya akan sangat mudah dan harus dijaga demi kepentingan rakyat," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutarakan, tradisi pertemuan lembaga-lembaga negara sangatlah bagus. MPR adalah terdiri dari anggota DPR dan DPD dan semuanya berkecimpung di area legislatif. Menurut Hidayat, kekompakan dan saling menguatkan akan menjadi hal yang sangat penting dala menjalankan tugas.
"Kalau kita sukses, maka artinya kita sedang memberi jalan kepada rakyat untuk tidak apatis menyikapi berbagai masalah negara ini. Kita DPR dan DPD yang menyatu dalam MPR sejatinya bersaudara yang berupaya secara bersama-sama menghadirkan kinerja yang saling menguatkan," katanya.
Terkait penguatan DPD dalam rencama amandemen ke lima UUD 1945 Hidayat mengatakan, Pimpinan MPR sudah menerima hasil kajian soal amandemen ke lima UUD 1945 yang didalamnya ada agenda soal haluan negara dan penguatan DPD.
"Kita sudah menerima. Tapi saat ini belum ada progress lanjutan. Pimpinan hanya menunggu menerima usulan sesuai UU yakni dari sekitar sepertiga anggota MPR. Jika usulan terebut sudah ada, maka kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan MPPR menuju amandemen UUD,†tandasnya.
[zul]
