Berita

Politik

PDIP: Silakan Oposisi Menilai, Yang Jelas Rakyat Cukup Puas Pada Jokowi-JK

MINGGU, 23 OKTOBER 2016 | 12:44 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

 . PDI Perjuangan tak mempermasalahkan penilaian pihak oposisi yang bernada tidak puas terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Namun yang pasti, berdasar hasil survei, publik menilai positif dan tingkat kepuasaan kepada kinerja pemerintah cukup tinggi.‎

Demikian ‎disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono. Menurut ‎anggota Komisi V DPR-RI ini, penilaian yang cenderung negatif yang disampaikan partai politik atau pengamat yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk mencari dan mengemukakan kekurangan bahkan cenderung hanya mencari kelemahan pemerintah untuk disampaikan ke publik.‎

‎Nusyirwan mengatakan sudah pasti pihak yang berada di posisi oposisi tidak akan menyinggung tentang pembangunan jalan di daerah perbatasan  seperti Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun hal itu sudah diharapkan terbangun sejak 25 tahun lalu, untuk menjawab perbedaan tingkat kesejahteraan rakyat dengan negara tetangga, serta dalam rangka menjaga wilayah perbatasan dari infiltrasi batas. 

‎Termasuk kehadiran Presiden Jokowi di beberapa wilayah perbatasan dan komitmennya menjadikannya bagian terdepan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

‎"Oposisi juga tidak akan menyampaikan keberhasilan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), yang sudah dibagikan kepada jutaan rakyat ataupun tentang pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi, sebagai sebuah jawaban jelas bahwa orientasi pembangunan tidak hanya di Jawa saja," kata Nusyirwan beberapa saat lalu (Minggu, 22/10).‎ 

‎Nusyirwan mengatakan pembangunan prasarana transportasi jenis baru di Indonesia  berupa proyek mass rapid transit (MRT), yang sudah direncanakan sejak 35 tahun lalu, tetapi baru terealisasi pada Pemerintahan Jokowi-JK. ‎Program MRT yang sedang berjalan tentunya juga sudah pasti tidak dikemukakan sebagai terobosan dalam bidang transportasi.‎‎

Selain itu, menurut Nusyirwan, Tol Laut, sebenarnya merupakan ‎revolusi ‎pembangunan Nusantara, menggerakan pembangunan yang setara dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.

‎"P‎ada akhirnya penilaian rakyatlah yang paling dapat diandalkan kebenarannya, salah satunya mungkin hasil survey yang mengungkapkan kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK yang tinggi,” demikian Nusyirwan. [ysa]‎

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya