Berita

Foto/Net

Nusantara

Pencemaran Sungai Citarum Harus Ditangani Secara Nasional

JUMAT, 21 OKTOBER 2016 | 15:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Komisi IV DPR RI, Yadi Srimulyadi meminta Pemerintah menangani dengan serius pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan peran sungai Citarum cukup besar bagi denyut perekonomian nasional. Namun, saat ini kondisi sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut tengah mengalami krisis akibat tercemar oleh berbagai limbah, termasuk limbah kimia beracun dari industri.

Jelas Yadi, kendati kerap menjadi sorotan, kondisi Sungai Citarum tak juga urung membaik. Akibat krisis yang dialami itu, kini Citarum menyandang predikat sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia.


Ia menyatakan bahwa pencemaran sungai Citarum akan berdampak serius, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Sungai Citarum merupakan bagian dari peradaban nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak di dalamnya. Oleh karena itu dampak pencemaran Citarum menjadi sangat serius karena selain menyebabkan banjir, tetapi juga menjadi polusi yang berbahaya bagi kesehatan," ucap Yadi, Jumat (21/10).

Menurutnya, pemanfaatan sungai Citarum dari hulu hingga hilir sangat bervariasi, mulai dari memenehui kebutuhan rumah tangga, irigasi, pertanian, peternakan hingga industri. Sungai Citarum mengaliri 12 wilayah administrasi kabupaten/kota se Jabar.

Sungai Citarum menyuplai air untuk kebutuhan penghidupan 28 Juta masyarakat, sungai yang merupakan sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Dengan panjang sekitar 269 km mengaliri areal irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar. Tak hanya itu peran strategis Citarum juga terkait dengan suplai air untuk waduk Jati Luhur, Saguling dan Cirata untuk kebutuhan listrik Pulau Jawa. Madura dan Bali.

"Saat ini terdapat sekitar 500 pabrik terdapat di daerah hulu Citarum, dan hanya sekitar 20 persen saja yang melakukan pengelolaan limbah. Pabrik diluar itu membuang limbah langsung ke Citarum dan anak sungainya tanpa pengawasan pihak berwenang. Tak heran bila Citarum terpapar polusi limbah pabrik,” tegasnya.

Yadi menilai problema Citarum sangat komplek. Selain polusi, luapan Citarum sering menimbulkan banjir yang cukup parah di wilayah Bandung Selatan. Sementara penanganan yang dilakukan tidak konsisten dan menyentuh akar persoalan. Ia mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah Citarum perlu ada semacam sharing yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Citarum.

"Saya pikir perlu ada semacam musyawarah nasional yang melibatkan semua pihak, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Citarum. Dari musyawarah ini kita akan mencari jalan keluar masalah Citarum dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Disamping melakukan pendekatan kultural, lanjutnya, pemerintah juga harus bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan Citarum.

"Persoalan Citarum adalah persoalan bangsa, ada jutaan rakyat yang hidup dari aliran sungai Citarum tersebut. Oleh sebab itu mutlak perlu adanya penegakan hukum. Kalau ada pihak-pihak yang melanggar peraturan harus ditindak tegas.  Jika tidak disertai dengan penegakan hukum yang kuat, maka akan sulit mengawal  penyelesaian Citarum," pungkas Yadi. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya