Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu‎ kembali melakukan roadshow ke Kementerian-Kementerian untuk meminta campur tangan pemerintah pusat dalam membangun Bengkulu.
Setelah audiensi dengan Menteri Percepatan Pembangunan Nasional (Bappenas), kali ini giliran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disambangi.
Kepada Mendes Eko Putro Sandjojo, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengawali curhatannya dengan memaparkan kondisi riil Bengkulu. Dikatakannya, dari 1533 desa, 48 persennya tertinggal dan sangat memprihatinkan.
Kebanyakan desa tertinggal itu infrastruktur dasarnya belum ada.
"Akses jalan memprihatinkan, terputus. Musim hujan berlumpur. Kalau lewat harus dililit denga rantai.‎ Kalau ada jembatan, jembatannya masih pakai pohon kelapa. ‎Listrik gelap gulita. Sekolah Dasar desa masih ada yang belum memiliki. Ada 25 Kecamatan belum ada SMA. Puskesmas juga sangat terbatas," ungkap Ridwan di Kantor Kemendes, Kalibata, Jakarta Selatan, .
Karena inilah, ‎angka kematian ibu melahirkan dan kemiskinan di Bengkulu tinggi. Karena ketertinggalannya itu, Ridwan bahkan menyebut, ‎Bengkulu menjadi provinsi timur yang ada di bagian barat Indonesia. Padahal jaraknya 45 menit dari Ibukota Jakarta.
Persoalan mendasar di Bengkulu, sambung Ridwan, belum masuk ke tahap pemberdayaan. Sebab, pada tahap infrastruktur dasarnya saja belum ada.
"Kami berharap, Pak Menteri menyampaikannya ke Presiden. Sebab kami sedih, program unggulan diorientasikan ke bagian timur. Sementara kami yang di barat ini sangat kacau dan menyedihkan," ujarnya.
Bengkulu lanjut Ridwan, juga krisis listrik dan terisolasi dari empat provinsi tetangga. Jalur lintas barat Sumatera tidak tersentuh. Hanya jalur tengah dan timur. Provinsi ini juga terisolasi informasi. Masih banyak blank spot area yang tak ada sinyal handphone dan televisi.‎
Kepada Mendes, Ridwan kembali menegaskan untuk meminta Bengkulu diprioritaskan.
"Kami minta sampaikan kepada Presiden, Bengkulu sekarang tidak dapat menyelesaikan diri sendiri tanpa bantuan stimulus pemerintah pusat. Kami yakin, dengan Menteri yang memahami lika-liku persoalan desa, persoalan desa di tempat kami diselesaikan," ungkapnya.
Mendes Eko sangat antusias mendengarkan curhatan Ridwan dan jajarannya. Dia mengakui, memang di Bengkulu masih banyak desa yang tertinggal. Eko menilai lantaran memang belum fokus skala prioritas pembangunannya.
Eko menekankan, Pemprov Bengkulu segera menginventarisir skala prioritas setiap daerah.‎ Dalam waktu dekat, harus ada satu desa di setiap kabupaten yang menjadi model.
"Per-Kabupaten modeling satu desa. Untuk pariwisata atau pertanian. Nanti kita duduk bareng. Saya gak bisa janji muluk-muluk. Langsung yang kongkrit saja. Setelah berhasil, ini akan jadi model," tambahnya.
Dia berjanji akan mengkoordinasikan kepada Kementerian laiinya. Bahak dalam rapat kabinet dan rakor dengan Menko PMK, dia akan menyempatkan menyampaikan keluhan Provinsi Bengkulu.
"Saya yang akan mengawalnya.‎ Belum ada loh, Gubernur sampai bupati-bupatinya datang diboyong begini. Berarti serius dan ada komitmen yang luar biasa. Makanya kami akan serius juga," janji Eko.
[dem]
