Kurtubi: Kebijakan BBM Satu Harga Berdampak Positif

. Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyeragamkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di semua provinsi dan daerah di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat.

"Saya sangat mengapresiasi kebijakan BBM satu harga oleh Pemerintah. Ini memiliki dampak positif, diantaranya meningkatkan daya beli, dan peluang mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Selain itu yang terpenting adalah pengimplementasian BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai rakyat Papua sepertinya memiliki alasan untuk memisahkan diri dari NKRI karena harga BBM Papua yang sangat mahal dibanding provinsi atau daerah lain di Indonesia, mencapai Rp 100 ribu per liter. Ini menunjukan bahwa NKRI menjadi satu wilayah kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dibedakan," papar Kurtubi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10).

Dilanjutkannya, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebagai konsekwensi kebijakan BBM satu harga ini. Diantaranya adalah dengan cross subsidi (subsidi silang). Subsidi untuk pendistribusian BBM pertamina ke Tanah Papua bisa dibiayai lewat keuntungan bisnis Pertamina lainnya.

Misalnya, Pertamina memiliki keuntungan dari bensin pertamax yang nol subsidi. Disini Pemerintah jangan mengambil dulu keuntungan tersebut, karena bisa digunakan untuk "menomboki" kekurangan subsidi dalam pendistribusian BBM ke Tanah Papua. Selain itu ada keuntungan bisnis Pertamina lainnya, seperti penjualan pelumas atau lubricant serta penjualan produk-produk lain yang memperoleh keuntungan.

"Kalau Pemerintah sudah menerapkan kebijakan demikian saya yakin Pertamina tidak akan ragu-ragu lagi untuk menggunakan hasil keuntungan bisnisnya untuk membiayai pendistribusian BBM ke Tanah Papua. Sebagai salah satu konsekwensi negara kesatuan," tambah Kurtubi.

Selain itu menurut politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, alternatif lainnya adalah dengan mengupayakan membangung kilang BBM yang memadai di Tanah Papua. Saat ini kilang BBM di Papua hanya ada di Sorong, dan itupun kapasitasnya masih relatif kecil dan belum memadai. Ia berharap dapat dibangun kilang BBM dengan kapasitas yang cukup besar di Tanah Papua. Hal ini akan mengurangi biaya pendistribusian BBM.

"Karena biaya pendistribusian BBM di Papua yang paling besar adalah biaya angkut ke daerah-daerah pegunungan. Dengan adanya kilang di daerah-daerah di Papua, maka otomatis akan mengurangi biaya distribusi atau biaya angkut BBM ke daerah-daerah tersebut," ujar Kurtubi dilansir dari Parlementaria. [rus]