. Partai politik (parpol) pengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 diminta untuk menertibkan cara ngomong Ahok. Parpol itu PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem.
"Ini menjadi tugas utama para para pimpinan parpol pengusung agar Ahok tidak lagi berbicara yang menyinggung masalah suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA, yang berpotensi memecah belah NKRI," kata Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati didampingi Ketua Anindo Riano Oscha, dan Ketua Anindo Bob Randilawe di Jakarta, Senin (17/10).
Karena menurut Edwin, belum lagi selesai kasus Surat Al Maidah yang mengundang reaksi umat Islam, belum lama ini atau tepatnya saat menghadiri acara ulang tahun politisi senior PDIP, Sabam Sirait, Sabtu (15/10), Ahok lagi-lagi keseleo lidah atau salah dalam menafsirkan Pancasila.
"Ahok mengatakan, bahwa Indonesia utuh apabila minoritas sudah menjadi presiden. Ini adalah penafsiran yang keliru dan sangat berbahaya. Karena statemen Ahok ini sama saja menilai kalau Pancasila walau dipimpin oleh mayoritas dan berhasil, tapi minoritas belum jadi Presiden, maka Pancasila belum sempurna," tandas mantan anggota MPR/DPR Fraksi PDI periode 1987-1992 ini.
Jadi, lanjut Edwin, hendaknya parpol pengusung segera mengambil langkah-langkah agar Ahok tidak lagi melontarkan statement-statement berbau SARA dan juga menafsirkan Pancasila sesuai kehendaknya sendiri, yang bisa menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.
"Sebenarnya sangat tidak relevan mempertentangkan soal SARA di Indonesia ini, Sebab Indonesia ini sebenarnya dibangun atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan. Di atas negara kepulauan dalam bingkai NKRI," terang mantan anggota KPU untuk Pemilu 1999 ini.
Apalagi kalau ada penafsiran-penafsiran yang keliru maupun kepentingan agama-agama dan suku-suku yang lainnya. "Kita harus selalu ingat dengan kalimat agama mu, agama mu dan agama ku adalah agama ku, dan tidak ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas, di Indonesia yang mayoritas saja toleran maka yang minoritas juga harus lebih toleran. Mari kita saling menghargai satu sama lainnya guna menjaga NKRI," harap Edwin.
Di bagian lain Edwin mengingatkan, bahwa sesungguhnya dalam pemilihan kepala daerah di Tanah Air sudah tidak ada lagi dikotomi yang berbau SARA. "Karena ada sebagai contoh beberapa kepala daerah yang beragama Kristen/Katolik, etnis tertentu pun bisa menjadi walikota/bupati dan gubernur di daerah yang mayoritasnya beragama Islam. Contohnya, Walikota Solo FX Rudi, mantan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan banyak lagi lainnya," terang Edwin.
Sementara Riano Oscha yang juga ketum Laskar Rakyat Jokowi menilai, pola komunikasi Ahok tidak sejalan dengan cita-cita dan amanat reformasi. "Bahkan beberapa statement Ahok saya nilai sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi yang telah diperjuangkan. Seperti statement tembak di tempat bagi para pengunjuk rasa," tandas Riano.
Riano juga meminta agar dalam setiap langkah dan geraknya, Ahok seolah-olah mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. "Padahal Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan, bahwa dirinya dalam posisi netral dalam pelaksanaan pilkada di seluruh tanah air," tandasnya.
Sedang Bob Randilawe yang juga Ketua Prodem meminta agar dalam menerapkan kebijakannya agar tidak selalu menekankan pembangunan infrastruktur yang dalam implementasinya mengorbankan masyarakat miskin. "Ahok harus adil dan melakukan pendekatan manusiawi terhadap masyarakat miskin di dalam setiap kebijakannya. Jangan asal main gusur," pungkas Bob.
[rus]
