Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berubah fungsi dari mengamankan negara dari ancaman dunia luar, menjadi mengurusi hal-hal sipil, seperti penggusuran dan pengamanan publik lainnya.
Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, harus ada UU yang membatasi ruang gerak TNI di ruang publik. Sebab, TNI harus bertugas semata-mata untuk pertahanan dan menjadi alat keamanan negara dari ancaman yang menganggu kedaulatan NKRI.
"Masa urusan penggusuran TNI terlibat. Dimana ancaman nasionalnya. Level TNI dilibatkan itu jika sudah darurat kondisinya," kata Ray di Margasiswa, dalam diskusi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (8/10).
Sama dengan TNI, lanjut dia, citra dan kinerja kepolisian juga masih sangat rendah. Kedua institusi ini belum melakukan perbaikan. Ray melihat, polisi kerap bertindak seperti militer, padahal polisi adalah sipil yang dipersenjatai.
"Polisi kita ini kalau berhadapan dengan rakyat, dia merasa tentara. Bawa senjata, sok jago. Gayanya kayak mau nembak aja," sambungnya.
Saat ini trennya profesionalisme TNI menurun, sedangkan polisi jalan di tempat. Presiden, menurut Ray, jangan terus menerus melibatkan TNI dalam urusan publik. Namun Presiden seolah mendiamkan saja TNI berada di penggusuran.
"Mengapa Jokowi seperti mengabaikan ini? Saya kira karena Jokowi benar-benar berfikir soal membangun infrastruktur. Mungkin ia pikir, rakyat bisa tenang kalo dilakukan pembangunan fisik," tandasnya.
[sam]
