Berita

Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Sekjen PDIP: Pilkada Sulbar Momentum Satukan Gerak Partai Dengan Rakyat

SABTU, 01 OKTOBER 2016 | 01:45 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Bagi PDI Perjuangan, Pilkada merupakan momentum untuk menyatukan gerak langkah partai dengan suara rakyat. Dan bagi PDI Perjuangan, berpolitik adalah membangun peradaban dan melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, saat membuka Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDI Perjuangan Sulawesi Barat di Mamuju (30/9). Hadir dalam Rakerdasus ini Ketua DPP PDI Perjuangan Hamka Haq dan Sri Rahayu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Cagub-Cawagub yang diusung PDI Perjuangan Ali Baal Masdar-Eni Anggraeni Anwar, serta ratusan kader PDI Perjuangan di Sulbar.

Hasto menjelaskan, pertama adalah prinsip Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam hal ini, Bung Karno dan Megawati adalah teladan utama. Bung Karno dan Megawati merupakan muslim yang taat, yang bukan ditunjukkan dengan identitas fisik belaka, melainkan dengan keputusan politik. Bung Karno misalnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Magawati. Di depan sidang PBB, ketika terjadi tragedi WTC, Megawati dengan tegas mengatan bahwa masalah utama teroris adalah ketidakadilan di Palestina.


"Ibu Megawati pun dengan tegas mengatakan tak setuju saat AS menyerang Irak, dan ini bukti keputusan politik sebagai wujud Ketuhanan dan wujud dari bangsa yang berdaulat secara politik," tegas Hasto, yang disambut tepuk tangan hadirin.

Prinsip kedua, sambut Hasto, adalah prikemanusian. Dalam hal ini, PDI Perjuangan sama sekali tidak mentolerir kekuasaan yang hanya digunakan untuk memobilisasi kekayaan. PDI Perjuangan pun khawatir bila politik dijalankan dengan korup dan dengan melanggar etika serta moral. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan adalah partai yang sama sekali tidak mentolerir narkoba dan korupsi, serta siapa yang menggunakan narkoba serta korup akan langsung dipecat. Bagi PDI Perjuangan, kekuasaan dengan prinsip prikemanusiaan adalah kemerdekaan Indonesia sejati yang membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan.

"PDI Perjuangan harus menjadi obor penerang bagi wong cilik‎. Kepemimpinan kader PDI Perjuangan harus berpihak pada rakyat, dengan mengangkat harkat martabat rakyat. Hal ini sebagaimana sudah dijalankan Ibu Risma di Surabaya atau Pak Djarot di Blitar," tegas Hasto.

Prinsip ketiga, lanjut Hasto, adalah persatuan Indonesia. Indonesia dibangun untuk semua, bukan untuk golongan agama atau suku tertentu saja. Bung Karno, tegas Hasto, mengatakan bahwa satu untuk semua dan semua untuk satu. Prinsip inilah juga yang merupakan spirit Sumpah Pemuda.

"Belakangan, spirit ini memudar. Watak kekuasaan sering bersifat primordial. Maka PDI Perjuangan harus hadir dengan prinsip persatuan Indonesia sehingga setiap warga adalah sama. Karena itu juga, dalam Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan mencalonkan Ahok bukan karena alasan Tionghoa atau Kristen, tapi murni karena alasan kinerja. Kata Ibu Mega, kita lihat orang itu dari keputusan politiknya, bukan dari penampilannya," tegas Hasto.

Prinsip keempat adalah musyawarah mufakat. Prinsip ini merupakan tradisi orisional asli bangsa Indonesia. Dengan prinsip PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa demokrasi yang dibangun adalah demokrasi musyawarah mufakat, dan dengan musyawarah itulah semua masalah bisa diselesaikan dengan baik

"Sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan sudah membumikan prinsip ini. Maka kita mengharamkan voting dan tidak ada money politic dalam Rakerda atau Rakercab. Kader kita seleksi dari sisi ideologi, komitmen, loyalitas dan integritas, lalu nanti dipilih beberapa nama dengan cara musyawarah," tegas Hasto

Prinsip kelima adalah keadilan sosial. Dengan prinsip ini maka watak kekuasaan bagi PDI Perjuangan harus bisa mensejahterakan rakyat. Dengan memegang teguh prinsip ini, maka tak heran dari 10 Kepala Daerah yang mendapat dukungan di atas 82 persen sebagai bukti keberpihakan pada rakyat, 9 orang diantaranya adalah kader PDI Perjuangan.

"Maka kepala daerah kita persiapkan melalu sekolah partai. Bung Karno mengatakan bahwa di atas alam kemerdekaan yang kita perjuangkan seharusnya tidak ada kemiskinan. Maka yang kita perjuangkan bukan demokrasi politik saja, melainkan juga bagi demokrasi ekonomi," demikian Hasto. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya