. Bagi PDI Perjuangan, Pilkada merupakan momentum untuk menyatukan gerak langkah partai dengan suara rakyat. Dan bagi PDI Perjuangan, berpolitik adalah membangun peradaban dan melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.
Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, saat membuka Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDI Perjuangan Sulawesi Barat di Mamuju (30/9). Hadir dalam Rakerdasus ini Ketua DPP PDI Perjuangan Hamka Haq dan Sri Rahayu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Cagub-Cawagub yang diusung PDI Perjuangan Ali Baal Masdar-Eni Anggraeni Anwar, serta ratusan kader PDI Perjuangan di Sulbar.
Hasto menjelaskan, pertama adalah prinsip Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam hal ini, Bung Karno dan Megawati adalah teladan utama. Bung Karno dan Megawati merupakan muslim yang taat, yang bukan ditunjukkan dengan identitas fisik belaka, melainkan dengan keputusan politik. Bung Karno misalnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Magawati. Di depan sidang PBB, ketika terjadi tragedi WTC, Megawati dengan tegas mengatan bahwa masalah utama teroris adalah ketidakadilan di Palestina.
"Ibu Megawati pun dengan tegas mengatakan tak setuju saat AS menyerang Irak, dan ini bukti keputusan politik sebagai wujud Ketuhanan dan wujud dari bangsa yang berdaulat secara politik," tegas Hasto, yang disambut tepuk tangan hadirin.
Prinsip kedua, sambut Hasto, adalah prikemanusian. Dalam hal ini, PDI Perjuangan sama sekali tidak mentolerir kekuasaan yang hanya digunakan untuk memobilisasi kekayaan. PDI Perjuangan pun khawatir bila politik dijalankan dengan korup dan dengan melanggar etika serta moral. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan adalah partai yang sama sekali tidak mentolerir narkoba dan korupsi, serta siapa yang menggunakan narkoba serta korup akan langsung dipecat. Bagi PDI Perjuangan, kekuasaan dengan prinsip prikemanusiaan adalah kemerdekaan Indonesia sejati yang membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan.
"PDI Perjuangan harus menjadi obor penerang bagi
wong cilik‎. Kepemimpinan kader PDI Perjuangan harus berpihak pada rakyat, dengan mengangkat harkat martabat rakyat. Hal ini sebagaimana sudah dijalankan Ibu Risma di Surabaya atau Pak Djarot di Blitar," tegas Hasto.
Prinsip ketiga, lanjut Hasto, adalah persatuan Indonesia. Indonesia dibangun untuk semua, bukan untuk golongan agama atau suku tertentu saja. Bung Karno, tegas Hasto, mengatakan bahwa satu untuk semua dan semua untuk satu. Prinsip inilah juga yang merupakan spirit Sumpah Pemuda.
"Belakangan, spirit ini memudar. Watak kekuasaan sering bersifat primordial. Maka PDI Perjuangan harus hadir dengan prinsip persatuan Indonesia sehingga setiap warga adalah sama. Karena itu juga, dalam Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan mencalonkan Ahok bukan karena alasan Tionghoa atau Kristen, tapi murni karena alasan kinerja. Kata Ibu Mega, kita lihat orang itu dari keputusan politiknya, bukan dari penampilannya," tegas Hasto.
Prinsip keempat adalah musyawarah mufakat. Prinsip ini merupakan tradisi orisional asli bangsa Indonesia. Dengan prinsip PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa demokrasi yang dibangun adalah demokrasi musyawarah mufakat, dan dengan musyawarah itulah semua masalah bisa diselesaikan dengan baik
"Sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan sudah membumikan prinsip ini. Maka kita mengharamkan voting dan tidak ada money politic dalam Rakerda atau Rakercab. Kader kita seleksi dari sisi ideologi, komitmen, loyalitas dan integritas, lalu nanti dipilih beberapa nama dengan cara musyawarah," tegas Hasto
Prinsip kelima adalah keadilan sosial. Dengan prinsip ini maka watak kekuasaan bagi PDI Perjuangan harus bisa mensejahterakan rakyat. Dengan memegang teguh prinsip ini, maka tak heran dari 10 Kepala Daerah yang mendapat dukungan di atas 82 persen sebagai bukti keberpihakan pada rakyat, 9 orang diantaranya adalah kader PDI Perjuangan.
"Maka kepala daerah kita persiapkan melalu sekolah partai. Bung Karno mengatakan bahwa di atas alam kemerdekaan yang kita perjuangkan seharusnya tidak ada kemiskinan. Maka yang kita perjuangkan bukan demokrasi politik saja, melainkan juga bagi demokrasi ekonomi," demikian Hasto.
[ysa]
