. Secara politik, keinginan PDIP membentuk tim pemenangan sendiri akan sangat tidak menguntungkan bagi pasangan Ahok-Djarot. Sebab, hal itu dapat menciptakan problem soliditas diantara partai-partai pengusung pasangan calon tersebut.
"Kalau sampai ada lebih dari satu tim pemenangan, dan masing-masing tim itu kemudian bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dibawah satu garis komando, misalnya, maka tentu ini bisa berpotensi menggangu grand design strategi pemenangan dari pasangan calon petahana tersebut," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 27/9).
Tidak hanya itu, sambungnya, ada pula potensi munculnya gesekan bahkan perpecahan di antara partai-partai pengusung Ahok-Djarot yang lain, dan PDIP nanti bisa dituding macam-macam.
"Jadi saran saya sebaiknya tidak perlulah PDIP membentuk tim pemenangan sendiri. Mereka melebur saja dalam tim pemenangan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh Pak Ahok bersama Golkar, Hanura, dan Nasdem," ungkap Said.
Secara hukum, sambung Said, kedudukan PDIP dan ketiga partai yang lain dalam pencalonan pasangan Ahok-Djarot adalah sama. Tidak ada istilah pengusung utama, pengusung kelas dua, dan seterusnya. Keempat partai itu sama-sama disebut sebagai pengusung, tanpa tingkatan.
"Bahwa jika dengan melebur dalam tim pemenangan yang sudah ada kemudian PDIP menginginkan posisi Ketua Tim Kampanye, saya kira itu terbilang wajar dan masuk akal," kata Said.
Bagaimanapun faktanya, jelas Said, PDIP adalah partai yang memiliki basis dukungan pemilih lebih luas jika dibandingkan dengan Golkar, Hanura, dan Nasdem jika dilihat pada hasil perolehan suara Pemilu 2014. Begitupun jika dilihat dari segi kepemilikan kursi DPRD DKI Jakarta yang menjadi syarat pencalonan pasangan Ahok-Djarot. PDIP adalah partai yang memiliki kursi DPRD lebih banyak dibandingkan dengan Golkar, Hanura, dan Nasdem.
"Jadi secara politik saya kira bisa dimengerti jika PDIP, misalnya, hanya sekedar menginginkan posisi Ketua Tim Kampanye Ahok-Djarot, walaupun itu bukan merupakan suatu keharusan. Sebagai contoh, pada Pilpres 2014, walaupun Golkar menjadi partai peraih suara dan kursi DPR terbesar dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo-Hatta, partai tersebut merelakan posisi Ketua Tim Kampanye justru diberikan kepada orang lain," demikian Said.
[ysa]
