Berita

Politik

Golkar: Mestinya PDIP Usung Kader Sendiri

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016 | 21:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Golkar memprotes perlakuan PDI Perjuangan terhadap cagub DKI Jakarta yang mereka usung, Basuki T. Purnama.

 Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman, menegaskan Ahok hanya bukan milik PDIP, tapi milik bersama.

"Ahok itu milik Kita semua, milik rakyat Jakarta, milik semua partai yang mengusung. Bukan milik satu partai saja seperti yang diinginkan oleh PDIP menjadi partai pengusung utama dimana partai yang lain hanya pelengkap," kata Maman, Kamis (22/9), seperti dilansir RMOLJakarta.


Pasalnya kemarin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin langsung pendaftaran pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat ke KPUD. Bahkan dalam pendaftaran di KPU DKI, Rabu (21/9) kemarin, Megawati memakaikan jas merah kepada Ahok, yang diketahui bukan kader PDIP.

Maman bahkan menantang PDIP harusnya bisa usung kadernya sendiri di Pilgub DKI 2017, bukan Ahok. Apalagi, PDIP memiliki suara terbanyak di DKI Jakarta, bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi.

"Menurut saya kalau PDIP merasa perolehan kursinya paling tinggi dengan 28 kursi, kan bisa mengusung calon sendiri. Kalau memang PDIP merasa kuat kenapa tidak mengusung calon sendiri? Jangan cederai semangat kebersamaan semua partai pendukung yang sudah mendukung sejak awal," kata dia lagi.

Dia menilai PDIP telalu egois karena ingin sepenuhnya menguasai Ahok. Hal ini terlihat dari aksi Megawati yang memakaikan jas merah kepada Ahok.

"Insiden pemaksaan kepada Ahok untuk memakai jaket merah kepada Ahok adalah sebuah bentuk tindakan egois dan arogan dengan mengesampingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kebersamaan dalam koalisi," terang dia.

"Sekali lagi Ahok itu milik publik Jakarta dan dukungan kepada Ahok adalah dukungan murni dan obyektif. Tidak perlu ada klaim-klaim dan monopoli sebagai pengusung utama. Posisi semua partai setara," pungkasnya.

Selain Golkar dan PDIP, Nasdem dan Hanura juga pendukung Ahok-Djarot. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya