Berita

Ahok Dan Megawati/Net

Politik

Ahok Sudah Resmi Jadi Kader PDIP?

RABU, 21 SEPTEMBER 2016 | 08:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Deklarasi dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang pecahnya peta dukungan terhadap sang petahana. Sebab, kuat dugaan Ahok telah menjadi kader PDIP.

Demikian disampaikan pengamat politik Said Salahuddin. Hal ini, jelas Said, merujuk Peraturan PDIP Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Rekruitmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Disebutkan bahwa calon yang telah ditetapkan oleh DPP PDIP wajib membuat surat pernyataan bersedia menjadi petugas partai. Makna dari petugas partai tentu tiada lain adalah menjadi kader PDIP.

"Dengan menjadi kader, maka menurut Peraturan itu Ahok harus memegang teguh sumpah sebagai anggota PDIP dan bersedia mengemban amanat partai. Permasalahannya, apakah jika Ahok menjadi kader PDIP, partai-partai lain yang telah lebih dahulu mendukung Ahok, seperti Golkar, Hanura, dan NasDem mau menerima fakta itu?" kata Said beberapa saat lalu (Rabu, 21/9).


Menurut Said, kalau PDIP hanya meminta kepada ketiga partai itu untuk menjadi pemimpin koalisi dan menempatkan kader mereka sebagai Ketua Tim Sukses Ahok, mungkin Golkar, Hanura, dan Nasdem tidak akan menyoalnya. Secara politik hal itu masih terbilang wajar, sebab PDIP merupakan partai pemilik kursi DPRD mayoritas dalam koalisi tersebut.

Tetapi kalau Ahok diharuskan masuk sebagai kader PDIP, smabung Said, maka boleh jadi peta dukungan terhadap Ahok akan berubah. Sebab dengan begitu Golkar, Hanura, dan Nasdem tentu akan mengalami kerugian secara politik.

"Mengapa? Sebab itu artinya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang mereka usung, kedua-duanya adalah kader PDIP. Ahok PDIP, Djarot pun PDIP. Dalam kondisi seperti itu maka mungkin saja Golkar, Hanura, atau Nasdem akan mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap Ahok," demikian Said. [ysa]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya