Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Janganlah PDIP Membuat Blunder Dan Tinggalkan Noda Hitam

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 14:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Jelang batas akhir pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur di KPUD Jakarta, PDI Perjuangan didesak mengusung Rizal Ramli yang dikenal sebagai loyalis Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon gubernur.

Hal ini perlu dilakukan segera dengan mempertimbangkan dinamika politik yang begitu cepat dan menyerap gelombang aspirasi masyarakat Jakarta.

"Terlebih, Megawati sudah mengenal betul sosok Rizal Ramli yang selalu mampu mengemban amanah yang dititipkan kepadanya," ujar aktivis reformasi 98, Yudi Christian, kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (20/9).


Pilkada Jakarta juga menjadi momentum bagi Megawati untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Soekarno yang sudah jungkir balik mempertahankan harga diri dan ajaran mendiang ayahnya. Mega bisa menunjukkan dirinya tidak bisa didikte siapapun.

"Hanya Rizal Ramli yang paham Trisakti dan Marhaenisme, yang dapat membuat kemegahan di dalam rumah-rumah kecil kaum Marhaen di kota Jakarta. Rizal Ramli akan membuat Jakarta berkepribadian dan berbudaya," ulas Yudi.

Rizal Ramli, lanjut Yudi, telah lama menjadi harapan kaum "Marhaen" di seluruh penjuru Jakarta untuk mendapat kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

"Sebagai seorang simpatisan PDIP, sebagai orang yang mencintai Soekarno dan ajarannya, sebagai orang yang ingin memuliakan Megawati. Jangan sampai PDIP membuat blunder dan meninggalkan noda hitam dalam sejarah demokrasi dan keutuhan NKRI," sambungnya.

Noda hitam yang dimaksud adalah PDIP mengusung petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama alias Ahok yang dikenal anti kaum Marhaen. Belum lagi fakta menunjukkan bahwa Ahok yang dijuluki "si Raja Gusur" selalu mengkhianati setiap partai yang telah menjadi kendaraannya.

"Jika akhirnya PDIP mengusung Ahok, ini bak pepatah 'takut kepeluk mayat, akhirnya kepeluk bangkai'. Jangan sampai Megawati dan PDIP menyesal karena potensi Ahok berkhianat sangat besar," pungkas Yudi. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya