Pencalonan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 ternyata berdasar pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang.
Moeldoko mengklaim, salah satu pertimbangan utama adalah ia mendapat dukungan pemerintahan Joko Widodo. Ia berharap, Kongres PSSI pada 17 Oktober mendatang berjalan demokratis dalam semangat rekonsiliasi yang kuat.
"Saya tidak mungkin maju mencalonkan diri jika tidak mendapat dukungan Pemerintah. PSSI itu anggota FIFA dan tunduk pada hukum FIFA. Tetapi sepakbola Indonesia adalah aset bangsa dan negara yang harus kita kelola bersama pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap kepemimpinan PSSI mutlak sifatnya," ujar Moeldoko dalam keterangan persnya, Senin (19/9).
Moeldoko meyakini, dukungan pemerintah sangat menentukan maju mundurnya sepakbola di sebuah negara karena sepakbola memiliki dimensi luas, terkait politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebuah negara bangsa.
Ia menggambarkan bagaimana risiko yang didapat jika PSSI tidak mendapat dukungan penuh oleh pemerintah. Euforia sepakbola Indonesia ketika menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 dan Piala AFF tahun 2010 mendadak sirna begitu terjadi pertentangan antara pemerintah dan PSSI sejak awal tahun 2011.
Moeldoko menyatakan, kekisruhan organisasi PSSI dalam lima tahun terakhir berakar pada ketidakharmonisan antara PSSI dengan pemerintah. Ketidakharmonisan hubungan itu berdampak luas, baik antaranggota PSSI serta kinerja PSSI dan klub-klub maupun hubungan dengan FIFA. Nyaris selama lima tahun energi PSSI terkuras habis oleh dinamika yang penuh pertentangan. Sepakbola nasional pun kedodoran, mulai dari pembinaan pemain muda, kompetisi, hingga tim nasional.
Karena itu, Moeldoko sungguh berharap bahwa Kongres PSSI 17 Oktober mendatang mengusung spirit rekonsiliasi. Kongresnya harus berproses secara demokratis dan bermartabat. Demokratis berarti Kongres berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Bermartabat artinya berjalan jujur dan bersahabat. Tidak ada kekerasan dan manipulasi, juga jauh dari politik uang.
"Ini era demokrasi. Saya seorang tentara, tetapi sangat menjunjung tinggi demokrasi. Kepemimpinan yang kuat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Apalagi, mengurus sepakbola yang filosofinya adalah persahabatan, maka human relation menjadi kunci dalam leadership organisasi," jelasnya.
Mantan Pangdam Siliwangi itu pun mengajak seluruh stakehoders sepakbola Indonesia untuk meninggalkan kerikil-kerikil masa lalu dan sama-sama menatap masa depan dengan tekad yang bulat dan kuat untuk mengembalikan kejayaan sepakbola nasional.
"Dalam hidup saya, saya tidak suka ada kelompok-kelompok. Dulu waktu Panglima TNI, saya jaga betul soliditas karena saya meyakini soliditas akan melahirkan kohesivitas yang berujung pada munculnya produktivitas," terang lulusan AKABRI 1981 itu.
[ald]
