Berita

Irman Gusman

Hukum

KPK Butuh Pencitraan Yang Tak Berisiko Besar, Irman Gusman Tumbalnya?

SABTU, 17 SEPTEMBER 2016 | 20:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penangkapan dan penetapan Ketua DPD RI Irman Gusman sebagai tersangka kasus suap impor gula memantik spekulasi baru.

Dikabarkan KPK memang membutuhkan pencitraan di tengah anjloknya 'nama baik' lembaga anti rasuah tersebut.

Pasalnya, sejumlah kasus besar belakangan ini mangkrak. Seperti kasus RS Sumber Waras dan reklamasi teluk Jakarta. Bahkan, penanganan kasus Century dan BLBI juga mau dihentikan. Belum lagi kasus-kasus lainnya.


"Jadi KPK perlu kasus yang beritanya besar tapi risiko politiknya rendah untuk pencitraan KPK," begitu antara lain bunyi sebuah informasi yang beredar di jejaring media sosial.

Irman dinilai merupakan orang yang tepat untuk tujuan tersebut. Pasalnya, senator asal Sumatera Barat itu sedang bermasalah dengan sebagian anggota DPD yang ingin jabatan Ketua DPD hanya separuh masa jabatan atau hanya 2,5 tahun.

Dugaan ini mencuat terkait momentum pencokokan Irman. Disebutkan, KPK sebenarnya sudah mengendus dugaan keterlibatan Irman sejak tiba bulan lalu. Yaitu, saat KPK menyelidiki adanya eks Dirut Bulog yang saat ini menjadi direksi salah satu perusahaan BUMN yang menerima dan menyimpan uang di Singapura.

Dalam penyelidikan berkat kerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (KPK Singapura) tersebut, nama Irman mencuat. Sejak itu pula, semua nomor handphone Irman disadap KPK.

Namun, lembaga antirasuah baru mencokok Irman Sabtu dini hari tadi dan menetapkannya sebagai tersangka petang tadi.

Itu artinya, kata informasi tersebut, KPK bekerja sangat profesional dan akurat. Apalagi disebutkan pula, tidak mungkin KPK gegabah karena ini menyangkut nama dan tokoh besar, pejabat tinggi lembaga negara. KPK pasti ekstra hati-hati. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya