Berita

Politik

Kapabilitasnya Sudah Terbukti, Arcandra Layak Jadi Menteri ESDM Lagi

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016 | 09:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masalah kewarganegaraan ataupun nasionalisme Arcandra Tahar tak perlu dipersoalkan lagi. Karena Kementerian Hukum dan HAM sudah meneguhkan kewarganegaraan mantan Menteri ESDM tersebut sebagai WNI pada awal September ini.

"Saya kira, yang jelas apa yang jadi gonjang-ganjing selama ini, sudah selesai. Artinya (Arcandra) sudah sah menjadi warga negara Indonesia lagi. (Nasionalismenya) tak perlu dipertanyakan lagi," jelas mantan anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago saat dihubungi kantor Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Karena itu menurutnya, tak ada masalah kalau Archandra kembali diangkat menjadi menteri. Apalagi kalau Presiden menganggap tokoh yang lama tinggal di Amerika Serikat tersebut mampu mengemban amanah tersebut.


"Itukan menjadi kewenangan Presiden. Tentu Presiden harus memilih calon yang menurutnya mampu mengembah amanah yang diberikan. Kewenangan itu diatur oleh UU," ungkapnya.

Dengan hak prerogatif yang dimiliki tersebut, Presiden tak boleh diintervensi. Orang lain tak bisa mengintervensi atau mencegah kalau Jokowi kembali mempercayakan jabatan ESDM kepada Arcandra.

"Karena pertanggungjawaban nanti kepada Presiden," sambungnya. [Baca: Kursi Menteri ESDM Masih Kosong, Keinginan Jokowi Diganjal Orang Kuat Istana]

Menurutnya sendiri, Arcandra pantas untuk kembali masuk kabinet. Karena selama 20 hari menjadi Menteri ESDM sebelumnya, Arcandra sudah menunjukkan kapabilitasnya.

Arcandra berhasil menurunkan biaya pembangunan Ladang Gas Abadi Blok Masela dari angka US$ 20 miliar menjadi US$ 15 miliar.

"Kita lihat track record dan keilmuannya, ini orang hebat. Baru sebentar menjabat, dia sudah bisa membuat penghematan anggaran yang luar biasa di beberapa bidang, seperti Blok Masela," demikian Taslim Chaniago. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya