Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius akan melakukan investigasi terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) atas dugaan adanya dana bantuan terorisme dari negara-negara tetangga, terÂmasuk Australia.
"Kami akan investigasi dana mana yang digunakan untuk terorisme. Apakah sifatnya perseorangan atau ke satu yayasan dan lembaga. Itu yang akan didalami," katanya di Gedung DPR, kemarin.
Hanya saja, Suhardi belum biÂsa memastikan apakah Australia termasuk negara yang paling banyak mengalirkan uang untuk aksi terorisme di Indonesia.
Berdasarkan laporan PPATK, jumlah dana yang masuk dari Australia itu sebanyak 97 kali transaksi melalui berbagai cara, baik perseorangan maupun kelompok.
"Saya belum dapat. Kemarin banyak yang nanya juga soal dana dari Australia. Kita belum dapat verifikasi," kilahnya.
Kendati laporan PPATK meÂnemukan Australia sebagai peÂmasok dana terorisme, menurut Suhardi bisa saja dalam kasus ini negara itu hanya dijadikan perantara pengiriman.
Karena itu, dia menyarankan agar kepolisian melacak lebÂih dalam transaksi tersebut. Apalagi Australia selama ini dikenal sebagai negara yang kental dengan antiterorisme.
Dengan demikian dapat dikeÂtahui apakah Australia sebagai pihak pertama atau kedua dalam penyaluran dana tersebut.
Dalam kesempatan terseÂbut, Suhardi juga menyoroti maraknya penyebaran paham radikal melalui media sosial.
Menurutnya, besar kemungÂkinan para penyebar paham radikal membuat sel terorisme baru melalui jejaring sosial.
"Hasil survei, 64,7 persen anak SMA main di sosial meÂdia 181 menit dan134 menit di TV. Dari survei 2015 ada 139 juta pengguna internet di Indonesia," kata Suhardi.
Oleh karena itu, BNPT meÂminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) untuk membantu pengawasan paham radikalÂisme di kalangan anak muda.
Suhardi menilai, media soÂsial sudah seperti pedang berÂmata dua. Di satu sisi memiÂliki dampak positif, namun di sisi lain juga memiliki dampak negatif.
"Sekarang terorisme itu leÂwat sosial media. Makanya, Kominfo dan Kemedikbud menangani masalah ini," kata Suhardi.
Mantan Kabareskrim ini meminta jika ditemukan mahasiswa yang dicurigai memiliki paham radikalisme dan membuat kelÂompok yang mencurigakan agar dilaporkan sejak dini.
Dia pun memastikan setiap laporan yang ada akan segera ditindaklanjuti sebagai bentuk antisipasi pencegahan terorÂisme di masyarakat khususnya anak muda.
"Ketika mereka melakukan perbuatan tidak lazim, bikin kelompok jangan didiamkan. Laporkan sebagai identifikasi awal," tuturnya. ***
