Berita

Bisnis

Batal Menggugat, Muhammadiyah Dukung Tax Amnesty Usai Disambangi Menkeu

RABU, 14 SEPTEMBER 2016 | 18:57 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Muhammadiyah batal mengajukan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi.

Usai disambungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Muhammadiyah malah mendukung program Tax Amnesty yang saat ini dijalankan Pemerintah.

"Bahwa ini kan tujuannya baik yah. Dan penjelasannya detail bahwa ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak," terang Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad.


Dia menyampaikan itu usai menerima kunjungan Sri Mulyani di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/9).

Meski begitu, Lincolin Arsyad menekankan bahwa terdapat catatan-catatan penting yang harus dilakukan pemerintah dalam mencanangkan tax amensty tersebut.

"Kita sama-sama sadar bahwa kebijakan tax amnesty ini sosialisasinya masih sangat kurang hasilnya. Ke depan kita akan melakukan peningkatan sosialisasi yang terutama di perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah, kita mulai," ungkap guru besar Universitas Gadjah Mada ini.

Selain itu, Muhammadiyah juga meminta agar waktu penerapan tax amnesty diperpanjang dari 9 bulan menjadi tiga tahun.

"Nah tadi kita minta diperpanjang 3 tahun biar masyarakat itu lebih paham kesadarannya muncul dengan baik," demikian Lincolin. [zul]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya