Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Hinca Panjaitan, meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak melakukan intervensi dan memaksakan Kongres Tahunan PSSI digelar di Yogyakarta. Pemilihan tempat merupakan wewenang PSSI.
Apalagi lanjut Hinca, Makassar sudah menyanggupi menggelar kongres yang notabenenya bakal memilih ketua umum PSSI tersebut. Politikus Partai Demokrat ini meminta Kemenpora menghormati keputusan yang telah dibuat 11 Agustus 2016 atau tepat sebulan lalu.
"Pemilihan tempat menjadi domain PSSI. Kami sudah siapkan semua perencanaannya. Mudah-mudahan pemerintah dapat memahami dan menghormatinya," kata Hinca.
PSSI berkeinginan menggelar Kongres Tahunan di Makassar pada 17 Oktober bulan depan. Pemilihan Makassar sebagai tuan rumah sesuai dengan usulan para peserta Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 3 Agustus lalu.
Namun demikian, pemerintah tertanggal 9 September 2016 mengeluarkan surat bernomor S 844/MENPORA/IX/2016 merekomendasikan PSSI untuk menggelar kongres di Yogyakarta. Surat itu dikeluarkan menanggapi surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan Kongres Tahunan, yang diajukan PSSI pada Kemenpora pada 16 Agustus 2016.
Dalam surat balasannya, pemerintah menyarankan Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan kongres, bukan Makassar. Pemerintah pun tidak akan memberikan rekomendasi penyelenggaraan jika PSSI ngotot berkongres di Makassar.
Hinca juga mengemukakan, PSSI sebetulnya telah berkomunikasi dengan pemerintah terkait tempat kongres di Makassar. Menurut Hinca, semua sudah dijelaskan kepada Kemenpora alasan Makassar akhirnya dipilih menjadi tempat berlangsungnya Kongres PSSI pada 17 Oktober 2016.
Perwakilan Makassar sebelumnya mengajukan diri pada KLB PSSI di Ancol, 3 Agustus 2016, untuk menggelar Kongres PSSI 17 Oktober 2016. Namun, baru pada 11 Agustus 2016, rapat Exco PSSI akhirnya menunjuk Makassar sebagai tempat penyelenggaraan Kongres, terutama karena saat itu tidak ada daerah lain yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Kongres PSSI.
Menurut Gatot Haryo Sutedjo pemegang hak suara, surat Imam Nahrawi itu belum bisa dianggap intervensi, karena baru bersifat permintaan. Walau demikian, ia setuju saja jika kongres itu dipindahkan ke Yogyakarta.
"Sejak awal kami kurang sreg dengan penunjukkan Makassar itu. PSSI sebaiknya mengikuti saran dari pemerintah.PSSI tidak boleh memaksakan kehendak. PSSI seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya," kata Gatot Hariyo Sutedjo, salah satu pemilik suara pendukung Edy Rachmayadi sebagai ketua umum.
[wid]
