Presiden Joko Widodo harus turun tangan. Dia mesti menjelaskan secara langsung terkait kebijakan reklamasi di teluk Jakarta. Karena sejauh ini menimbulkan keraguan dan kecurigaan.
"Seharusnya Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) memberikan kejelasan mengapa keputusan tentang reklamasi tersebut bisa begitu cepat berganti hanya dalam waktu dua bulan setelah RR dicopot," ungkap akademisi yang juga mantan Menristek, AS Hikam, Minggu, 11/9).
"Demikian pula jika perlu harus ada forum publik yang mengkonfrontir dua argumen yang berbeda antara RR Vs LP terkait keputusan reklamasi, sehingga publik tidak terjebak dalam permainan kekuasaan dan keraguan," sambungnya.
Pasalnya, kurang dari dua bulan menjabat Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, menganulir kebijakan pendahulunya, Rizal Ramli, terkait proyek reklamasi. Luhut mencabut kebijakan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, termasuk mencabut pembatalan reklamasi Pulau G.
Menurut Hikam, jika Presiden Jokowi membiarkan model keputusan seperti ini terjadi, sulit untuk menepis tudingan bahwa pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh oligarki pemilik modal dan kekuatan politik.
"Slogan Nawa Cita yang mengutamakan kepentingan rakyat dan kehadiran negara dalam membangun bangsa akan menjadi kehilangan maknanya," ungkapnya.
Sebab, katanya menambahkan, bukankah jika alasan konsistensi yang dipakai Menko Luhut dalam melanjutkan proyek reklamasi Pulau G bisa di-'plesetkan' orang bahwa Pemerintahan Jokowi "konsisten" melanjutkan kebijakan rezim Orba.
Pada Jumat lalu (9/9), Luhut memang menjelaskan salah satu alasan melanjutkan proyek reklamasi karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintahan sebelumnya, yaitu pada masa Orde Baru. Menurutnya, pemerintah saat ini harus konsisten meneruskannya. Hal ini juga untuk menjaga reputasi pemerintah di mata investor.
"Sudah dilakukan assessment dan sampai kesimpulan itu yang terbaik. Karena ini menyangkut reputasi pemerintah. Pemerintah sudah memutuskan reklamasi ini dari jaman Pak Harto. Kita harus konsisten," tandasnya.
[zul]
