Hakim Tidak Peka Nasib Nelayan Korban Reklamasi

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dinilai tidak peka atas penderitaan masyaralat nelayan yang terkena dampak langsung reklamasi Teluk Jakarta.

Vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan kepada mantan Presdir PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja selaku terdakwa pemberi suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait proyek Reklamasi Teluk Jakarta dianggap terlalu ringan.

"Akan ada ratusan nelayan yang dirugikan atas putusan ini ketika putusan ini tidak maksimal karena nasib nelayan dipertaruhkan," jelas pengacara publik LBH Jakarta Tigor Hutapea, Minggu (4/9).

Dia menambahkan, hakim harus turut mempertimbangkan nasib masyarakat nelayan yang menderita akibat pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Bukan cuma peran perusahaan-perusahaan pengembang yang dianggap berjasa dalam pembangunan di ibu kota sebagai pertimbangan meringankan.

"Bagaimana dianggap berjasa ketika kemudian pembangunan ini atau kontribusi ini gunanya untuk menghancurkan dan merugikan masyarakat. Ini menjadi bukti nyata bahwa itulah yang dilakukan korporasi dalam melakukan upaya-upaya jahatnya," tegas Tigor yang juga aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.

Dalam persidangan Jumat lalu (2/9), Ariesman Widjaja dijatuhi vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti bersalah menyuap mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar. Suap diberikan terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. [wah]