Berita

Irman Gusman/Net

Politik

Soal Sekolah Parlemen, Ketua DPD: Serahkan Saja Ke Partai

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2016 | 14:51 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Ketua DPR, Ade Komarudin, berencana membuat sekolah parlemen yang diperuntukkan bagi anggota DPR dan anggota DPRD di seluruh Indonesia untuk peningkatan kualitas dan standarisasi kualitas anggota dewan. Namun, wacana tersebut masih menuai pro dan kontra di lingkungan parlemen sendiri.

Bagaimana pendapat DPD RI?

Saat dimintai tanggapan, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengaku lebih setuju apabila Parlemen mengadakan pelatihan atau sejenis workshop yang bermanfaat bagi para anggota Dewan.


"Yang baik itu adanya semacam workshop, penataran untuk meningkatkan kapasitas. Kalau workshop, simposium itu boleh saja," ungkap Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/9).

Pasalnya, dirinya menilai apabila dibentuk sebuah Sekolah Parlemen, justru akan menyulitkan anggota Dewan itu sendiri.

"Idenya bagus. Tapi, bukan sekolah. Sekolah konotasinya formal, ada waktunya kan. Sekolah itu kan sesuatu yang formal ya. Kalau formal itu tentu lembaga agak sulit untuk melaksanakan," tandas senator asal Sumatera Barat ini.

Oleh karena itu, dia lebih setuju kalau masalah peningkatan kapasitas anggota Dewan dikembalikan ke pada partai politik dari masing-masing anggota Dewan.

"Harusnya itu kita serahkan ke domainnya partai. Silakan parpol melaksanakan itu ya. Nah kalau untuk jadi legislator yang baik, kan partai-partaikan seperti yang dilakukan PDIP sudah jalan tuh. Itu aja diperkuat tuh. Sebab mereka ini kan diwakili parpol, silakan parpol dengan ideologi dan platformnya," demikian Irman. [zul]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya