BG saat menjadi ajudan Mega selaku Presiden RI/Net
Setelah lama menjadi rumor, pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara akhirnya menjadi kenyataan. Presiden Joko Widodo pagi ini resmi mengusulkan Wakil Kapolri tersebut ke DPR untuk menggantikan Letjen (Purn) Sutiyoso, Kepala BIN saat ini.
Penunjukan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden tersebut seakan mulai membenarkan spekulasi yang ramai beredar saat ini. Yaitu, terkait dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Megawati sampai saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai cagub DKI. Meski sejumlah sinyal sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa pilihan akan jatuh pada Basuki T. Purnama. Yang terakhir, Megawati mencopot Bambang DH, Plt Ketua DPD DKI, yang selama ini menolak keras mendukung Ahok, sapaan akrab incumbent.
Sementara Jokowi berdasarkan informasi yang berkembang dari awal sudah menyatakan dukungan terhadap Ahok. Dan dia meminta agar PDIP menjadi partai pengusung. Namun, Megawati tidak mau serta mengamini.
Meski pada akhirnya mendukung, Megawati ditengarai mengajukan sejumlah syarat. Yaitu, kocok ulang kabinet. Karena Megawati tidak sreg dengan hasil
reshuffle kabinet jilid II lalu.
Karena itu, pengajuan nama Budi Gunawan ini bisa diibaratkan sebagai panjar atau 'DP' alias
down payment dari Jokowi kepada Megawati. Karena selain Kepala BIN, Megawati disebut-sebut juga meminta 1 atau 2 pos kementerian lainnya, sebagai syarat PDIP akan menyokong Basuki T. Purnama.
Makanya, informasi yang berkembang, Jokowi akan melakukan
reshuffle untuk yang ketiga kali dalam dua tahun pemerintahannya ini. Kocok ulang kabinet III ini akan dilakukan sebelum atau sesudah tanggal 19-21 September. Mengingat, waktu tersebut adalah masa pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta.
Pada kocok ulang kabinet III ini pula, Presiden disebut-sebut sekalian mengumumkan Menteri ESDM defenitif, menggantikan Luhut Panjaitan yang saat ini menjadi Plt pasca pencopotan Arcandra Tahar.
Sebelumnya juga, seperti sudah dilansir media ini pada 11 Agustus lalu, seorang bekas pejabat yang pernah berada di Istana, juga dekat dengan Teuku Umar (baca: rumah Mega), menyatakan
reshuffle jilid III itu akan terjadi. "September atau paling lambat Oktober," katanya, kepada
Rakyat Merdeka, soal waktu
reshuffle III ini.
September memang akan jadi bulan yang "panas". Tensi politik di Jakarta meninggi, karena pada tanggal 19-21 September, KPU DKI Jakarta akan membuka pendaftaran cagub-cawagub. Rakyat Jakarta, juga mungkin rakyat se-Nusantara, tak sabar menunggu sikap PDIP, apakah mendukung Ahok atau mencalonkan Risma. [Baca:
Apa Megawati Mau Nego Sama Presiden]
Dalam situasi seperti ini, dikabarkan Mega akan menawarkan opsi baru kepada Jokowi agar harapan PDIP, Menteri BUMN Rini Soemarno terdepak dari kabinet terkabulkan. Caranya: PDIP akan dengan ikhlas mendukung Ahok sebagai cagub. Tapi, jika Jokowi tetap mempertahankan Rini, PDIP akan mencalonkan Risma yang dinilai banyak orang bisa menjungkalkan Ahok.
Kenapa cara ini ditempuh PDIP? Bekas pejabat ini meyakini, kalau PDIP mendukung Ahok, tentunya membuat Jokowi nyaman. Karena sebagaimana diketahui, Jokowi sangat menginginkan Ahok jadi gubernur, juga sangat menginginkan PDIP ikut menjadi partai pengusungnya. Buktinya, Jokowi turun gunung melobi Mega di mobil dinasnya, saat akan menghadiri acara Rapimnas Golkar di JCC Senayan, dua pekan lalu.
Tapi, jika PDIP malah mencalonkan Risma, tentu akan membuat Jokowi ketar-ketir. Karena, Risma diyakini akan menjadi lawan berat Ahok. Dan, sangat mungkin Risma mengalahkan Ahok.
[zul]
