Berita

Net

Hukum

PPP Desak Kasus Penjualan Anak Dituntaskan

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2016 | 05:00 WIB | LAPORAN:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutuk keras aksi penjualan 99 anak laki-laki kepada kaum gay yang terjadi di Puncak, Jawa Barat.

"Pelaku harus dijerat ancaman berlapis mulai dari Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) dan Undang-Undang Nomor 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," ujar politisi PPP Reni Marlinawati dalam keterangannya, Jumat (2/9).

Untuk itu, dia mendesak penegak hukum mengusut tuntas pelaku dan sindikat penjualan anak tersebut. Termasuk membongkar 3000 anak-anak yang terlibat dalam jaringan gay di Indonesia, sebagaimana dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


"Kasus ini membuka mata kita tentang bahayanya praktik LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender). Kasus ini mengonfirmasi kita semua bahwa praktik LGBT bukan perkara HAM (hak asasi manusia) sebagaimana yang selama ini dikampanyekan para penganutnya, namun LGBT adalah persoalan penyimpangan yang mesti diluruskan. LGBT memiliki dampak merusak dan berpotensi mengancam masa depan anak-anak kita," jelas Reni.

Menurutnya, pemerintah harus menjadikan banyak kasus yang menimpa anak-anak Indonesia selama ini sebagai peringatan keras. Terpenting, ada upaya yang sungguh-sungguh dalam melawan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

"Negara harus keras dan tidak boleh tunduk kepada penjahat kemanusiaan ini," tegas Reni yang juga ketua Fraksi PPP di DPR RI. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya