Berita

Menteri Eko/Net

Nusantara

Penghematan Anggaran, Menteri Eko Minta Desa Buat Program Prioritas

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2016 | 19:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kementerian Keuangan melakukan pemotongan pengeluaran pemerintah meliputi belanja kementerian/lembaga, dana transfer daerah, hingga dana desa. Pemotongan anggaran ini dilakukan menyusul potensi berkurangnya penerimaan pendapatan negara terutama penyusutan realisasi pajak.

Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo tak mempersoalkan. Dia memastikan dalam kondisi normal, pemerintah tentu tidak akan melakukan pemotongan anggaran baik belanja K/L maupun dana transfer daerah.

"Kami menilai upaya menunda dana transfer daerah termasuk pengurangan dana desa merupakan hal rasional untuk membuat APBD kita lebih kredibel dan menjadi acuan pelaku usaha," ujar Menteri Eko, di Jakarta (Kamis, 1/9).


Menurutnya, penghematan anggaran termasuk pengurangan dana desa (DD) harus disikapi secara bijaksana. Dia berharap agar stakeholder desa bisa menyiasati kebijakan tersebut dengan membuat program prioritas.

"Dengan adanya potensi pengurangan penerimaan negara, maka sudah seharusnya ada rasionalisasi anggaran. Ini adalah kondisi real yang harus kita hadapi di mana kita semua harus berhemat dan cerdas dalam membelanjakan anggaran,” katanya.

Menteri berlatar pengusaha ini berharap agar kesadaran berhemat dalam membelanjakan anggaran termasuk dana desa juga dimiliki oleh seluruh stake holder desa. Menurutnya pengurangan dana desa akan mempengaruhi besaran alokasi anggaran DD yang diterima desa. "Oleh karena itu stake holder desa harus menyesuaikan dengan membuat program prioritas," katanya.

Program prioritas tersebut, lanjut Eko tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan desa. Bagi desa yang masih membutuhkan infrastruktur maka harus diprioritaskan untuk membuat proyek infrastruktur. Pun begitu pula dengan desa yang mendesak untuk mengulirkan usaha maka harus dibuat program pembentukan badan usaha milik desa (Bumdes).

"Dengan adanya program prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, kami berharap pembelanjaan dana desa bisa efektif dan tepat sasaran sebagai sarana pengungkit kesejahteraan warga desa," pungkasnya. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

UPDATE

Petugas Haji Dilarang Lakukan Pungli

Minggu, 15 Februari 2026 | 08:16

Pramono Larang SOTR dan Sweeping Rumah Makan Selama Ramadan

Minggu, 15 Februari 2026 | 08:09

Pemprov DKI Layani 20 Kota Tujuan dalam Program Mudik Gratis 2026

Minggu, 15 Februari 2026 | 07:38

Kopdes Merah Putih Jadi Instrumen Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Minggu, 15 Februari 2026 | 07:26

Publik Pertanyakan Relasi di Balik Ratifikasi ART dan Board of Peace

Minggu, 15 Februari 2026 | 07:02

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

MBG: Solusi Menjadi Negara Maju

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:37

Jakarta Tuan Rumah Kejuaraan Tinju Asia U23 & Youth 2026

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:19

PKS Canangkan Ramadan Jadi Bulan Kemanusiaan dan Literasi Al-Qur’an

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:07

Ditemukan Tapak Harimau di Perkebunan Nanas PT GGPC Lampung

Minggu, 15 Februari 2026 | 05:56

Selengkapnya