Berita

Hukum

DPR Berharap Pemerintah Segera Rehabilitasi Anak Korban Prostitusi

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2016 | 18:43 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Anggota Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliah, mengimbau pemerintah segera melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang menjadi korban mucikari AR (41).

AR diketahui memiliki 99 anak dibawah usia 18 tahun untuk dijual ke kaum gay melalui akun sosial media yakni Facebook.

"Untuk korban anak segera direhabilitasi dan pada saat penetapan vonis terhadap pelaku putusannya harus disertai putusan untuk memberikan resistusi terhadap korban sebagaimana ditetapkan dalam UU 35/2014," ungkap Ledia di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/9).


Selain itu, Ledia berharap polisi menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan pengguna jasa anak-anak itu, setidaknya di hukuman penjara di atas 10 tahun ditambah pemberatan hukuman. Sebab, di tahun 2015 saja, Ledia melihat baru 11 persen pelaku kejahatan seksual yang divonis di atas 10 tahun.

"Pelaku dan pengguna jasanya harus dihukum seberat-beratnya. Setidaknya diatas 10 tahun plus pemberatan hukuman. Selama ini (2015) hanya 11% pelaku kejahatan seksual terhadap anak di vonis 10 tahun ke atas," tegasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sejauh ini belum ada hukuman bagi kaum penyuka sesama jenis. Oleh sebab itu, perlu diperjelas bentuk hukumannya serta dimasukkan dalam revisi RUU KUHP.

"Sebagaimana yang diansir media harus diperjelas hukumannya dan dicantumkan dalam revisi RUU KUHP," tutupnya.  [zul]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya