Berita

Politik

Menteri Puan Dan Ratu Maxima Bahas Layanan Keuangan Digital Dan Perlindungan Perempuan

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2016 | 13:38 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima dari Belanda membahas masalah advokasi keuangan inklusif dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, di Jakarta (Kamis, 1/9).

Pembahasan berlangsung saat Ratu Maxima berkunjung ke Kantor Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, No 3 selama satu jam. Usai merima Ratu Maxima, Puan Maharani, menjelaskan Utusan Khusus PBB tersebut sangat concern dengan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Saat ini, Indonesia memang sedang menargetkan agar tahun 2019 akan ada 75 persen pengguna layanan keuangan digital.

"Beliau sangat perhatian dengan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia yang saat ini diharapkan sampai tahun 2019 akan ada 75 persen pengguna layanan keuangan digital," kata Puan Maharani.


Dengan layanan keuangan digital, menurut Puan semua dana bantuan sosial (bansos) dan non bansos akan diberikan kepada masyarakat dengan cara non tunai/non cash, tetapi harus melalui bank. Namun untuk itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang cukup sehingga masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat dari layanan keuangan digital.

"Karena itu, sekarang tahun 2016, pemerintah sudah dan akan membuat dan melayani penerima perlindungan sosial, PKH (program keluarga harapan) melalui e-warung atau eleketronik warung gotong-royong, di mana di sana mereka bisa mengambil rastra (beras untuk keluarga sejahtera), uang untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau pelayanan yang berkaitan dengan PKH di e-warung tersebut," jelas Puan.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan layanan keuangan digital, pemerintah telah bekerja sama dengan empat bank pemerintah. Tetapi ke depan, setelah melakukan sosialisasi dan edukasi serta telah menganggap masyarakat sudah cukup baik pengetahuannya, tentu akan dilakukan kerja sama dengan semua bank yang ada. Dengan demikian, nanti agen-agen dari bank akan langsung mendatangi masyarakat, tanpa harus mengalami kendala karena tidak ada bank yang dekat dengan masyarakat.

Menko PMK mengatakan, Ratu Maxima dan juga pemerintah berharap, dengan model layanan seperti itu perputaran uang makin jelas dan masyarakat didorong untuk lebih produktif, tidak lagi hanya konsumtif. Jika melakukan usaha, terutama sektor UMKM, juga bisa dijual dengan pola e-warung.

"Semua program ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mandiri dan tingkat kesejahteraannya menjadi lebih baik," ujarnya.

Ratu Maxima, lanjut Puan dalam kesempatan tersebut, mengusukan Indonesia menggunakan kartu kombo, yakni mengintegrasikan semua kartu layanan sosial yang ada dengan manfaat yang banyak. Atas hal tersebut, sebetulnya sudah dipikirkan oleh pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai perlindungan terhadap kaum perempuan di Indonesia.

"Beliau ini juga concern pada masalah perempuan, agar perempuan yang ada di Indonesia jadi salah satu sasaran yang perlu diberi edukasi," kata Puan.

Program keuangan inklusif erat kaitannya dengan perempuan. Perempuan juga perlu dibiasakan untuk menggunakan smartphone tidak saja untuk hal-hal yang biasa, seperti menelepon, chatting, tetapi juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti berbagi jadwal mengenai posyandu, jadwal vaksinasi dan sebagainya.

Selain juga membicarakan masalah kekerasan terhadap ibu dan anak, terutama yang berada di bawah umur. Ia berharap proses hukum harus dijalankan dengan adil sebab kekerasan terhadap anak adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya