Berita

Hukum

Pasca-Bentrok Aparat Dan Warga, Komnas HAM Akan Selidiki Kerusuhan Di Meranti

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 20:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komnas HAM mengapresiasi langkah Kapolri mencopot Kapolres Meranti, Riau, AKBP Asep Iskandar dan menjerat tiga anak buahnya sebagai tersangka.

Tindakan tersebut diambil Kapolri terkait kerusuhan pasca penangkapan dan kematian Apri Adi Pratama (24 tahun), tersangka kasus pembunuhan Anggota Polres Meranti Brigadir Adil S. Tambunan (31 tahun).

"Kami  apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah pencopotan jabatan Kapolres serta proses pidana terhadap tersangka agar masyarakat tetap percaya institusi Kepolisian," jelas Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, dalam keterangan persnya malam ini (Rabu, 31/8).


Apri Hadi Pratama sebelumnya ditangkap polisi karena diduga membunuh anggota Polres Meranti, Brigadir Adil S. Tambunan. Namun, kematian Apri setelah penangkapan tersebut menyulut emosi warga Desa Selatpanjang.

Mereka lalu melempari kantor Polres Meranti dengan batu, yang mengakibatkan sejumlah kaca pecah. Polisi melepas tembakan peringatan ke udara untuk menenangkan warga. Seorang warga dilaporkan tewas dalam kerusuhan itu.

Atas permintaan banyak pihak, Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut pada Jumat sampai Senin (2-5/9) mendatang. Pemantauan dan penyelidikan dilaksanakan untuk mendorong proses hukum yang objektif dan imparsial terhadap para pelaku.

"Para pelaku diduga telah melakukan tindakan pidana sehingga menyebabkan kematian beberapa orang warga sipil (2 orang warga sipil)," jelasnya.

Selain itu, pemantauan dan penyelidikan ini juga untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat atas proses hukum yang diberlakukan terhadap para terduga pelaku. Termasuk untuk mendorong terciptanya rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban.  

"Gna terwujudnya kondisi aman dan damai antara masyarakat dan aparat kepolisian sebagai abdi negara serta penegakan hukum yang bermartabat dan memberikan rasa keadilan khususnya kepada para korban," tandasnya. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya