Lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan harus lebih garang dan efektif dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi endemik di Indonesia.
"Saya atas nama DPR RI juga ingin menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan kerja luar biasa dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini dibangun dengan harapan bahwa lembaga anti-korupsi ini dapat secara efektif dan garang memerangi korupsi endemik di Indonesia,†jelas Ketua DPR RI, Ade Komarudin dalam menyampaikan pidato pembukaan Workshop on Development Effectiveness to Implement the SDGs di Kompleks DPR RI, Selasa (30/8).
Pasalnya, dirinya menilai korupsi sudah jadi musuh bersama di Indonesia. Sehingga, perlawanan terhadap kejahatan korupsi merupakan bagian dari kampanye pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang akuntabel.
"Di bawah komando tiga lembaga hukum tersebut serta didukung parlemen dan Global Organization of Parliamentarians Againts Corruption (GOPAC) Indonesia Chapter, pemberantasan korupsi diharapkan bisa suskes," jelasnya.
Meski diakuinya GOPAC Indonesia tidak memiliki payung hukum dalam pemberantasan korupsi, tetapi dia meyakini bahwa nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat meningkatkan semangat bersama untuk memberantas korupsi.
"Saya percaya, meskipun GOPAC Indonesia Chapter tidak memiliki kewenangan hukum dalam melawan korupsi, namun Chapter tersebut memiliki nilai-nilai dan semangat yang sama dengan para penggiat anti-korupsi untuk mengakhiri korupsi endemik di Indonesia,†demikiam Ade.
Turut hadir pula dalam acara antara lain, Ketua GOPAC Indonesia, Fadli Zon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang Brojonegoro, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, para Anggota Parlemen dari Malaysia, Timor-Leste, Thailand, Myanmar, Laos, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka dan Maroko, perwakilan United Nations Development Program (UNDP), dan Westminister Foudation for Democracy (WFD).
[sam]
