DPR RI menjadi tuan rumah forum Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) yang dibuka siang tadi (Selasa, 30/8).
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua GOPAC Indonesia, Fadli Zon menyatakan komitmen pihaknya untuk memimpin gerakan antikorupsi.
"Ke depan, GOPAC Indonesia berkomitmen untuk terus fokus pada penguatan fungsi parlemen dalam beragam isu anti-korupsi, serta lebih erat menjalin kemitraan dan kerja sama bersama para pemangku kepentingan terkait," papar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ia berharap forum ini bisa dijadikan momentum tepat untuk mengevaluasi dan mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dalam istilah global disebut Sustainable Development Goals (SDGs), terutama kepada para anggota parlemen dari kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, institusi, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kesempatan bagi dunia untuk merefleksikan hasil pembangunan yang telah dicapai, serta menetapkan arah baru bagi pembangunan masa depan," lanjut Fadli.
Ia optimis TPB dapat mengatur tata cara dan prosedur pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka, serta kerja sama dan kolaborasi multisektor.
Tak hanya itu, proses implementasi pun menurutnya, juga harus ditindaklanjuti dengan koordinasi yang baik, terutama dalam penetapan hukum dan peraturan.
"Dalam mengimplementasikannya butuh koordinasi yang efektif, kerangka hukum yang kuat, dan pengawasan yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan TPB secara konsisten dalam jangka panjang," demikian Fadli.
Sekedar diketahui, GOPAC Indonesia sudah berdiri sejak 12 Desember 2012. Kini, keanggotaan GOPAC Indonesia sudah mencapai 61 orang, menyumbang hampir 30 persen dari total anggota GOPAC di seluruh dunia.
Keanggotaan GOPAC sendiri diisi para anggota parlemen yang masih aktif maupun yang sudah tak menjabat lagi.
Kegiatan yang digelasr selama dua hari ini bertujuan untuk kesempatan para delegasi berdiskusi dan bertukar informasi maupun pengalaman dalam memastikan implementasi TPB.
Turut hadir dalam forum ini yakni Ketua DPR RI Ade Konarudin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang Brojonegoro, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, para Anggota Parlemen dari Malaysia, Timor-Leste, Thailand, Myanmar, Laos, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka dan Maroko, perwakilan United Nations Development Program (UNDP), dan Westminister Foudation for Democracy (WFD).
[wid]
