Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Lagi, Gagasan Sekolah Parlemen Ditolak Kolega Ade Komarudin

SELASA, 30 AGUSTUS 2016 | 13:08 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gagasan yang dilontarkan Ketua DPR, Ade Komarudin (Akom), tentang sekolah parlemen bagi anggota DPR dan anggota DPRD di seluruh Indonesia malah menuai kritik keras dari koleganya sendiri di jajaran pimpinan DPR.

Kemarin, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyebut gagasan membangun sekolah parlemen akan mudah menimbulkan kesalahpahaman masyarakat.

Kini giliran Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang menanggapi sinis wacana itu. Ia menilai lingkungan parlemen bukan lagi tempat untuk menimba ilmu, melainkan tempat untuk mengambil keputusan negara.


"Saya terus terang enggak setuju dengan gagasan sekolah parlemen, karena parlemen bukan tempat sekolah, DPR tempat mengambil keputusan. Tidak ada di seluruh dunia ini sekolah parlemen," ungkap Fadli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/8).

Menurut dia, tempat belajar politik bagi para calon politikus ulung adalah partai politik. Di dalam mekanisme partai seseorang akan mendapatkan materi kaderisasi dan bekal pemikiran sesuai ideologi masing-masing partai.

"Belajar itu di universitas parpol, dalam sekolah kader. Paling penting sekolah yang ada di partai politik. Sekolah partai itu penting. Partai politik itu penggojlokan kaderisasi, pemikiran," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa masih banyak cara lain untuk meningkatkan kualitas anggota parlemen. Salah satu yang paling mudah adalah seminar politik.

"Kalau sekadar untuk meningkatkan hal-hal yang bersifat teknis, kan bisa digelar workshop. Misalnya, workshop bagaimana mengawasi anggaran, mengawasi pemerintah, pembuatan undang-undang," saran Fadli. [ald]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya