Komisi Yudisial (KY) sudah mengumumkan 15 nama calon hakim agung (CHA) dan empat nama calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang saat ini masih harus menjalani tahapan fit and proper test di DPR.
Namun nama-nama yang diajukan itu mendapat kritik kalangan anggota Komisi III, minim integritas.
Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, diterima tidaknya 19 calon hakim itu tergantung DPR.
"Ini kan sudah bukan wewenang KY, sudah wewenang DPR. Tentu sekarang tergantung DPR ya," cetus Aidul ketika menghadiri agenda rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Menurut dia, pihak KY sudah melakukan proses rekam jejak dengan teliti, termasuk menelusuri harta kekayaan masing-masing calon hakim tersebut.
"Kami lakukan rekam jejak nggak singkat. Sudah lama, waktunya cukup panjang sejak ada permohonan MA untuk kirimkan CHA kami sudah teliti rekam jejak, klarifikasi LHKPN, PPATK sejauh yang kami lakukan sudah maksimal," terangnya.
Disinggung mengenai barometer seleksi KY yang tidak jelas, lagi-lagi Aidul menampiknya. Ia memastikan dalam menjalankan tugas, pihaknya sudah sesuai dengan UU 24 (a) ayat 2 serta peraturan KY nomor 2 dan 3.
"Kami juga berpegang pada UU dan MA dan peraturan KY nomor 2 dan 3. Jadi disana semua kriteria ada. Kita gak gunakan kriteria berdasarkan suka-suka kami tidak, tapi ada kriteria berdasarkan UU. Tidak ada satu pun yg kami gunakan di luar peraturan," tukasnya.
Berikut 15 nama calon hakim agung dan empat nama calon hakim adhoc Tipikor yang lolos seleksi Tahap III tahun 2016:
Kamar Pidana: Gazalba Saleh, I made hendra Kusuma dan Mochammad Agus Salim.
Kamar Perdata: Ibrahim, Lexsy Mamonto, Panji Widagdo, Setyawan Hartono dan Syafrinaldi.
Kamar Agama: Edi Riadi, Firdaus Muhammad Arwan dan Sisva Yetti.
Kamar Tata Usaha Negara: Eddhi Sutarto dan Sartono.
Kamar Militer: Kolonel Hidayat Manao dan Tiarsen Buaton.
Hakim Ad Hoc Tipikor: Dermawan S. Djamian, Mangasa Manurung, Marsidin Nawawi, dan Prayitno Iman Santosa.
[wid]
